Jokowi Sindir Perkara Korupsi BTS Ganggu Target Ekonomi Digital

Muhamad Fajar Riyandanu
4 Oktober 2023, 15:34
Pekerja melakukan pemeliharaan jaringan di salah satu tower BTS XL di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (16/3/2023).
ANTARA FOTO/Yusran Uccang/aww.
Pekerja melakukan pemeliharaan jaringan di salah satu tower BTS XL di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (16/3/2023).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggencarkan infrastruktur telekomunikasi tol langit untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Fasilitas itu dipercaya mampu meraup potensi ekonomi digital dalam negeri yang menyentuh angka US$ 360 miliar atau sekira Rp 5.624 triliun pada 2030.

Meski begitu, Jokowi mengakui pengembangan infrastruktur tol langit mengalami kendala akibat perkara korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS). “Kemarin ada masalah di BTS, pemerintah sudah pikirkan area pinggir dan jauh, tapi BTS-nya masalah. Artinya ini mundur lagi,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada PPSA XXIV dan Alumni PPRA tahun 2023 Lemhanas di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (4/10).

Proyek menara BTS menyasar pada wilayah terluar, terdepan dan terpencil (3T) digarap dengan kontrak tahun jamak pada 2020-2024. Sekitar Rp 10 triliun dari rencana anggaran telah dicairkan pada 2020 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kominfo mencatat baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri, dari target 4.200 menara hingga Maret 2022. Dari jumlah tersebut, menara yang benar-benar terbangun hanya berjumlah 958 unit.

Adapun biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS sejumlah Rp 2,1 triliun dari anggaran total yang mencapai Rp 10 triliun. “Kadang-kadang ada kendala biasa, meskipun saya yakin ini bisa diselesaikan di lapangan,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut potensi ekonomi digital dalam negeri sanggup menyentuh angka US$ 360 miliar atau sekira Rp 5.624 triliun pada 2030. Menurut Jokowi, angka tersebut bisa lebih tinggi mencapai US$ 720 miliar jika negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) rampung pada 2025. "Potensi ekonomi digital di Indonesia besar sekali," kata Jokowi.

Dengan potensi besar itu, ujar Jokowi, Indonesia harus menjadi produsen dan tidak boleh hanya menjadi pasar untuk produk perdagangan digital, terutama pada komoditas barang impor. "Menyiapkan pemain-pemainnya ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya dibatasi oleh limit," ujar Jokowi.

Proyeksi geliat ekonomi digital dalam negeri terlihat dari jumlah pengguna TikTok Shop yang mencapai 123 juta akun dalam lima bulan belakangan. Kendati demikian, Jokowi memberi peringatan untuk lebih hati-hati dalam menggunakan platform transaksi jual-beli digital milik asing.

Peringatan itu berawal dari kekhawatiran penetrasi berlebih dari produk luar negeri ke sektor pasar domestik. "Enggak mau saya terkena penjajahan di era modern, jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," ujar Jokowi.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...