Bareskrim Usut Laporan Kebocoran Dokumen Rapat MK Soal Usia Cawapres
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menerima laporan polisi terkait bocornya dokumen Rapat Musyawarah Hakim Mahkamah Konstitusi (RPH MK) untuk putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pemilu 2024. Laporan itu diterima pada Senin (13/11).
"Laporan sudah kami terima dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro Jakarta, Jumat (17/11).
Menurut Djuhandhani, sejak laporan diterima pihak pelapor telah melengkapi proses administrasi. Sedangkan tim penyidik telah melakukan klarifikasi kepada sejumlah saksi-saksi.
"Kami sudah melengkapi administrasi penyelidikan dan saat ini kami sudah mengklarifikasi lima orang saksi," ucapnya.
Lebih jauh ia mengatakan kepolisian hingga kini masih mempelajari perkara tersebut untuk menemukan peristiwa pidana-nya. Adapun laporan dilayangkan oleh Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) ke SPKT Bareskrim Polri pada Senin (13/11).
Perwakilan P3K Maydika Ramadani mengatakan laporan soal dugaan bocornya RPH MK tersebut perlu dilakukan untuk mewakili masyarakat. Menurut dia kebocoran tersebut merupakan pelanggaran berat dan tidak dapat ditolerir. Ia menyebut pelanggaran itu bakal berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap MK.
