Pemerintah Kucurkan Rp 5,8 Triliun Jaga Pasokan Pangan Jelang Pemilu
Pemerintah merilis sejumlah strategi untuk mengamankan pasokan pangan menjelang Pilpres 2024. Upaya tersebut dilaksanakan lewat beragam upaya taktis seperti tanam cepat, penyaluran insentif benih secara cuma-cuma hingga alokasi stimulus impor beras.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan berbagai antisipasi disiapkan untuk mengatasi dampak keterlambatan panen raya yang baru akan berlangsung pada Mei-Juni tahun depan. Salah satu program yang digesa untuk mengantisipasi perubahan masa panen adalah dengan program tanam cepat.
Ia menyebutkan guna memuluskan pelaksanaan tanam cepat, pemerintah menargetkan penyaluran bibit atau benih padi gratis untuk lahan seluas 1,5 juta hektar selesai pada akhir tahun ini. "Ini akan meningkatkan produksi, jadi petani juga mau untuk melakukan tanam cepat," ujar Amran ditemui usai rapat bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kantor KSP Senin (20/11).
Amran menyebut pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 5,8 triliun untuk program tanam cepat yang mulai berjalan pada Oktober 2023 sampai Maret 2024. Besaran dana tersebut digunakan untuk penyediaan bibit gratis padi dan jagung serta penyediaan alat pertanian.
Dia meyakini sejumlah langkah tersebut efektif untuk meningkatkan penanaman padi di level minimum 900 hektar - 1 juta hektar. Menurutnya, jika masa tanam di November ini berada di bawah batas minimum tersebut, hasil panen tiga bulan ke depan tidak akan cukup untuk memasok kebutuhan beras dalam negeri.
"Jadi kalau bulan November tanam di bawah 1 juta hektar, di bulan Januari 2024 akan kekurangan," kata Amran.
Selain itu ia menjelaskan pemerintah juga tengah mematangkan rencana pengadaan 1,5 juta ton beras impor untuk menjalankan program pemberian bantuan beras 10 kilogram (kg) mulai Januari sampai dengan Juni 2024. Bantuan penyaluran beras ini menyasar kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan langkah tanam cepat diharap dapat mengeruk hasil produksi pangan dari lahan seluas 1 juta hektar. "Pemerintah harus pastikan bahwa ketersediaan pangan tercukupi jelang pilpres dan kemudian bantuan pangan juga kami siapkan," kata Arif..
Dia menjelaskan bantuan benih gratis bakal menyasar pada sejumlah komoditas pangan pokok seperti padi dan jagung. Kendati demikian ia mengatakan pemerintah berencana untuk lebih banyak menyalurkan stimulus benih padi untuk mengangkat produksi beras domestik.
"Kami sedang siapkan bijih jagung, tapi yang nomor satu padi. Bantuan pangan masih tetap dijalankan," ujar Arief.
Bapanas mencatat hingga November tahun ini, pemerintah telah mengunci komitmen 600 ribu ton beras impor dari sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Myanmar dan India. Guna memperlancar arus pengiriman beras impor, pemerintah akan mengatur mekanisme insentif berupa potongan bea masuk kepada Perum Bulog selaku pihak importir senilai Rp 450 per kilogram (kg).
Adapun biaya stimulus tersebut bakal dibayar oleh Kementerian Keuangan. Pemberian insentif itu bertujuan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau di tengah kurs rupiah yang kian mendekati Rp 16 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).
Bapanas menegaskan bahwa penyaluran insentif tersebut hanya berlaku terhadap impor beras 1,5 juta ton untuk bantuan pangan sepanjangan semester pertama tahun depan.
