Respons Istana soal Rencana PKS Ingin Membatalkan Proyek IKN
Istana Kepresidenan menjamin mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus berjalan selepas masa tugas Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024.
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang akan mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota RI.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan keberlanjutan proyek IKN akan terus berjalan seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Dia menilai pendapat politik terkait kepastian proyek IKN kerap menjadi sorotan dalam masa kampanye Pilpres saat ini.
"Saat ini masa kampanye pemilu jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul dalam masa kampanye. Tetapi yang harus diingat bahwa sudah ada kesepakatan politik terkait UU IKN," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (28/11).
Ari menyatakan UU IKN merupakan instrumen hukum yang menjadi pedoman bersama dalam melanjutkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur.
"UU IKN menjadi sesuatu yang menjadi pegangan bersama karena itu sudah sah, mempunyai legitimasi dan juga legalitas," ujar Ari.
Wacana mengenai upaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dimunculkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengumumkan akan menggagalkan pemindahan ibu kota negara bila menang Pemilu 2024.
PKS merupakan anggota Koalisi Perubahan pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Selain PKS, koalisi ini juga terdiri dari Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan bila mereka menang Pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap di Jakarta. Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan.
Dia menyatakan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
"Menjadikan kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11).
