Menlu: Diplomasi 10 Tahun Buat Indonesia Jadi Pemain Utama di Kawasan

Muhamad Fajar Riyandanu
9 Januari 2024, 08:24
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan paparannya saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan paparannya saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Selanjutnya kesepakatan Indonesia-Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan, Juni 2023, selesai setelah perundingan panjang selama 18 tahun. Strategi diplomasi juga menghasilkan 3 segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan-Sabah yang telah disepakati pada kurun waktu 2017-2019.

Sementara 3 segmen batas darat lainnya, yaitu segmen Pulau Sebatik, segmen Sinapad-Sesai dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan-Sabah ditargetkan selesai tahun ini setelah berunding selama 24 tahun.

Selain itu ada juga kesepakatan garis batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi Citrana, akan ditandatangani pada akhir Januari ini, yang dirundingkan selama 19 tahun.

"Indonesia dan Filipina juga telah sepakati Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen, Oktober 2022, yang akan dijadikan rujukan penting dalam perundingan batas Landas Kontinen untuk melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada tahun 2014," ujar Retno.

Retno juga menjelaskan keberpihakan Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Kemenlu menyebut Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza namun juga di Tepi Barat. "Kasus Palestina menunjukkan double standard sejumlah negara di dunia, terutama 'the Global North'," ujarnya.

Retno menyebut dirinya akan datang ke Mahkamah Internasional mewakili Pemerintah Indonesia pada 19 Februari yang akan datang. Dia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung Mahkamah memberikan Advisory Opinion untuk perkuat posisi hukum Palestina, yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan Bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional. "Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina," kata Retno.

Di samping menguraikan sejumlah capaian diplomasi selama era Jokowi, Retno juga menjamin Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri akan menjaga netralitas, siap berkontribusi mensukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...