Usai Dilantik Jokowi, Anggota KPPU akan Awasi Jargas hingga Tambang
Jajaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan rencana strategis 100 hari pertama usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (18/1).
Anggota KPPU Fanshurullah Asa menguraikan pihaknya akan terus menggencarkan pergawasan dan penindakan terhadap praktik monopoli bisnis yang memicu persaingan tidak sehat di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), perdagangan digital hingga sektor pangan dan konstruksi.
Terkait pengawasan di sektor ESDM, KPPU bakal menetikberatkan kontrol terhadap komoditas tambang, gas dan listrik. Pria yang kerap disapa Ifan itu mengatakan KPPU telah menjalin kerjasama dengan Pusat Studi Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran untuk menghasilkan kajian indeks persaingan usaha.
Ifan mengatakan KPPU mendapat surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk segera menyelesaikan persoalan monopoli perdagangan avtur.
KPPU telah menindaklajuti amanat tersebut dengan memanggil beberapa badan usaha migas domestik, termasuk BUMN Pertamina hingga badan usaha migas dan badan niaga swasta.
KPPU juga tengah menyoroti kinerja pengadaan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang belum optimal. Hal tersebut telihat dari keputusan pemerintah yang memangkas target pemasangan jargas pada tahun ini yang berada di 2,5 juta sambungan rumah.
Angka tersebut turun drastis dari target awal sebanyak 4 juta jargas rumah tangga. "Hari ini baru ada sekitar 800 ribu sambungan, lebih banyak dimonopoli oleh PGN," kata Ifan usai pelantikan anggota KPPU periode 2023-2028.
Kementerian Koordinator Bidang Perekomian pada pertengahan Oktober tahun lalu mencatat pengadaan jaringan gas rumah tangga saat ini baru menyentuh kisaran angka 835 ribu sambungan. Sebanyak 241 ribu jaringan dibangun oleh pendanaan badan usaha pemerintah PGN dan 594 ribu jaringan dari APBN.
Untuk mengerek angka pemasangan jargas rumah tangga, KPPU bakal menerjunkan Deputi Kajian dan Advokasi untuk menelusuri praktik skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang belum berjalan optimal.
Dia menyebut program pengadaan jargas lewat mekanisme KPBU sudah direncanakan sejak 5 tahun lalu. Kendati demikian, pembangunan fasilitas jaringan gas rumah tangga hanya mengacu pada penugasan ke PGN dan rencana strategis lewat dana APBN.
