Mahfud dan Cak Imin Kritik Food Estate saat Debat, Ini Respons Istana
Buat ringkasan dengan AI
Pihak Istana Kepresidenan merespons kritik yang disampaikan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar terhadap program food estate. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah berupaya menyempurnakan implementasi program tersebut.
Ari mengatakan pengadaan lumbung pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional. Ia berharap keberadaan food estate bisa mengurangi impor.
“Tidak perlu tergantung dari negara-negara lain, khususnya ketika harga cukup tinggi,” kata Ari di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (22/1).
Ari mengatakan peluncuran program food estate merupakan langkah pemerintah untuk menjawab situasi perekonomian dunia yang cenderung tak kondusif saat ini. Menurutnya, dampak Pandemi Covid-19 tiga tahun lalu menimbulkan krisis pangan berkepanjangan.
“Banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya," katanya.
Perdebatan wacana ihwal program food estate menjadi topik bahasan di debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Ahad (21/1) malam. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan food estate terbukti merugikan. Dia akan menghentikan program food estate jika terpilih menjadi wakil presiden.
"Petani adalah penolong negeri tetapi kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap petani dan nelayan kita," kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, hasil sensus BPS 10 tahun terakhir telah menyebutkan jumlah petani rumah tangga gurem hampir 3 juta. Ini artinya, ada sekitar 16 juta rumah tangga petani yang hanya memiliki setengah hektat lahan.
Di sisi lain, Muhaimin prihatin dengan pengadaan pangan nasional yang dilakukan food estate. "Food estate terbukti mengabaikan petani, kita meninggalkan masyarakat adat dan menyebabkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujar Muhaimin.
Narasi serupa juga dikatakan oleh calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Dia mengkritik program food estate pemerintah sebagai kebijakan yang gagal, bahkan merusak lingkungan. “Yang benar saja, rugi dong kita,” kata Mahfud.
