Survei Indikator: Tren Kepercayaan Terhadap TNI dan Presiden Menurun

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan TNI dan presiden masih menjadi institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat. Meski demikian tren kepercayaan masyarakat terhadap TNI serta presiden menunjukkan penurunan. 

Survei yang dilakukan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI mencapai 89,3%. Namun angka tersebut turun dari 90,2% pada survei yang dilakukan sebulan sebelumnya.

Torehan tersebut diikuti oleh Presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dengan 86,7%. Angka tersebut juga menunjukkan penurunan dari 87,5% dari sebulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, capaian positif terkait kepercayaan publik kepada TNI dipicu oleh sikap mereka yang konsisten menjaga jarak dengan politik praktis.

Burhanuddin mengatakan sikap profesionalisme militer berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan publik kepada TNI. Dia mewanti-wanti agar TNI terus konsisten menjaga jarak agar tidak terlibat dengan urusan politik praktis, utamanya jelang pemilu saat ini.

“Kalau terlibat akan berefek terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap TNI. Jadi sayang, jangan masuk ke situ,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers daring peluncuran survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga-Lembaga Hukum dan Politik' pada Selasa (23/1).

Adapun posisi lima besar lainnya secara berturut-turut ditempati oleh Kejaksaan Agung 76,2%, Polri 75,3% dan Pengadilan 75,2%. Survei tersebut juga menampilkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di urutan 6 dan 7 dengan persentase 70,8% dan 70,3%.  

KPK, sebelum tahun 2020 tingkat kepercayaannya selalu lebih tinggi ketimbang Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Meski demikian, angka kepercayaan pada akhir 2021 menurun tajam dan hingga kini belum menunjukkan pemulihan.

Kondisi tersebut paralel dengan persepsi publik saat ini yang lebih banyak menilai aksi pemberantasan korupsi berada di jalur yang negatif ketimbang yang positif. Jumlah responden yang memberikan penilaian negatif sebanyak 35%, lebih tinggi dari suara publik yang memberikan suara positif sejumlah 32,7%.

Sentimen negatif terhadap KPK diperkuat dengan temuan 28,5% responden mengetahui kabar dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,6% responden percaya adanya pemerasan yang dilakukan oleh Firli kepada Syahrul.

 “KPK di zaman Ketua Pak Filri banyak isu-isu besar seperti adanya sidang etik kepada pimpinan lembaga dan adanya kasus yang menjerat ketuanya,” ujar Burhanuddin.

Sementara pada Lembaga politik, secara umum tingkat kepercayaan terhadap DPD cenderung lebih tinggi ketimbang DPR dan partai politik. Angka kepercayaan terhadap MPR berada di angka 70%, DPD, 68,3% dan DPR 64,8%. Adapun tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik konsisten dinilai paling rendah sepanjang temuan survei dengan 64,2% saat ini.

Penarikan sampel basis menggunakan metode acak atau multistage random sampling yang menyasar pada 1.200 orang berusia 17 tahun atau lebih secara tatap muka. Survei ini memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.