Jokowi Hargai Rencana Mahfud Mundur dari Menkopolhukam
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud berencana mundur karena saat ini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Jokowi mengatakan dirinya menghormati keputusan dari tiap-tiap individu, termasuk hak politik dari jajaran anak buahnya. "Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (24/1).
Mahfud menyampaikan rencana mundur dari Menko Polhukam pada Selasa (23/1) malam. Dalam agenda Tabrak Prof! Semarang yang disiarkan di akun Youtube Mahfud MD Official, Mahfud menyampaikan rencana undur diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam merupakan kesepakatan dirinya dengan Ganjar Pranowo.
“Saya menunggu momentum, menunggu transisi dan juga menunggu strategi politik dari partai pengusung melalui TPN. Tidak bisa pergi begitu saja dari Pak Jokowi,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan ingin memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Keputusan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju diyakini sebagai cara agar kegiatan kampanye pilpres tidak terikat dengan posisinya sebagai jabatan negara.
"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. kalau mau jadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda,” ujar Mahfud.
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye Pemilu
Di tempat yang sama, Presiden Jokowi mengatakan setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilu, termasuk jajaran menteri dan presiden. Meski begitu, Jokowi menekankan para pejabat pemerintahan yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyampaikan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (24/1).
Jokowi menjelaskan jabatannya sebagai presiden tak menutup kesempatan dirinya untuk ikut berkampanye. Namun, Jokowi enggan berkomentar saat ditanya wartawan apakah akan mengambil haknya untuk berkampanye di pemilu tahun ini.
“Ya, nanti dilihat. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye. Itu boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” ujar Jokowi.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD pada 14 Februari mendatang. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontentan dengan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
