Istana Tepis Pernyataan JK: Jokowi Selalu Undang Wapres Rapat IKN
Istana Kepresidenan menepis pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perumusan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa segala keputusan strategis pemerintah selalu dibahas dalam rapat terbatas yang mengundang wakil presiden. Ari mengatakan bahwa IKN merupakan salah satu proyek vital yang perumusannya melibatkan wapres.
"Setiap proses pengambilan keputusan, apalagi yang sangat strategis pasti melewati rapat terbatas. Dan dalam rapat terbatas itu turut mengundang wakil pesiden," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Senin (29/1).
Ari juga menanggapi penyataan JK yang menyebut adanya perubahan sikap Jokowi antara masa kepemimpinan periode pertama dan periode kedua. Adapun JK merupakan pendamping Jokowi di Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019.
"Ini tahun politik, tentu harus dicermati bahwa setiap pernyataan pasti ada motivasi dan kepentingan politik," ujar Ari.
Sebelumnya, JK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perumusan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. "Tidak ada (obrolan), tiba-tiba pindah. Tidak ada studi, tidak ada proposal," kata JK saat wawancara dengan Katadata.co.id, Kamis (25/1).
JK lalu mengkritik pembangunan proyek tersebut yang dinilai tak melalui studi. Padahal, menurutnya angka investasi yang diperlukan sangat besar. "Sedikit melenceng," kata JK.
Lebih lanjut, JK mengatakan banyak negara yang menjadi contoh pemindahan ibu kota. Salah satu yang disinggungnya adalah Malaysia dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. "Malaysia pindah pusat pemerintahan saat ekonomi sedang baik," ujarnya.
Ia juga mengatakan Brazil memindahkan ibu kota ke Brasilia. Meski demikian, Kalla mengatakan pemindahan ibu kota tersebut mendatangkan dampak negatif. "Ekonominya tidak sukses dan sulit setelah itu, inflasinya tinggi," kata JK.
