Jokowi Tanggapi Petisi Bulaksumur UGM: Hak Demokrasi Masyarakat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan aksi tersebut merupakan hak setiap masyarakat untuk bersuara.
"Itu hak demokrasi," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis (1/2).
Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis Petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan kondisi perpolitikan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini. Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Koentjoro Soeparno di acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM di Balairung UGM pada Rabu (31/1).
Koentjoro merupakan seorang profesor psikologi UGM yang pernah menjadi Pimpinan Dewan Guru Besar UGM. Pembacaan petisi itu turut dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa.
Sivitas Akademika UGM menyesalkan sikap Jokowi yang mengambil sejumlah langkah penyimpangan demokrasi. Koentjoro menyinggung soal pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum hingga adanya pembenaran dari presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," kata Koentjoro.
Sembari membacakan naskah petisi tersebut, Koentjoro menyebut tindakan Jokowi belakangan ini sudah menyimpang. Ia menyebutkan Jokowi melakukan penyelewengan terhadap prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari Pancasila.
Dia melanjutkan, sikap Jokowi berseberangan dengan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat demokrasi. "Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni UGM ," ujarnya.
Melalui petisi tersebut, Sivitas Akademika UGM mendesak, menuntut, serta meminta kepada segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara hingga aktor politik yang berada di belakang presiden untuk segera kembali kepada koridor demokrasi.
Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah konkret dalam menyikapi gejolak politik yang terjadi menjelang konstelasi elektoral saat ini. Petisi yang dikeluarkan sivitas akademika UGM menjalar ke berbagai kampus lain.
