Jaminan Kesehatan Petugas Pemilu Terkendala Anggaran Daerah
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Sigit Pamungkas mengatakan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk petugas penyelenggara Pemilu 2024 masih terkendala. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Salah satu daerah yang mengalami keterbatasan anggaran untuk jaminan kesehatan petugas pemilu ini adalah Jawa Timur. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, KSP melihat Dinas Kesehatan Jawa Timur ternyata tidak memiliki program untuk menanggung iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah yang sudah mencapai kapasitas maksimal. Perlu ada upaya khusus untuk mendaftarkan petugas Ad Hoc yang belum masuk JKN sebagai PBPU Pemda.
“Kendala yang ada harus segera dicarikan solusi bersama. Negara tetap hadir dan peduli akan permasalahan ini agar petugas pemilu bisa didaftarkan sebagai PBPU Pemda dan merasakan manfaat JKN,” kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (9/2).
Data BPJS Kesehatan per 8 Februari 2024 menyebutkan bahwa jumlah petugas pemilu di Jawa Timur yang sudah mengisi skrining riwayat kesehatan secara daring sebanyak 431.337 orang. Dari jumlah tersebut 31.585 atau 7,32 persen berisiko penyakit, dan 95.087 atau 22,04 persen bukan peserta JKN atau peserta JKN tidak aktif karena memiliki tunggakan.
“Kepesertaan aktif JKN bagi petugas Pemilu di Jatim ini harus terus didorong agar mereka yang memiliki risiko penyakit dan membutuhkan skrining lanjutan atau penanganan medis dapat dijamin melalui skema JKN,” tegas Sigit.
