Deret Polemik Makan Siang Gratis, Potong BOS dan Riuh Menu Chef Arnold
Pelaksanaan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terlebih setelah pemerintah melakukan uji coba program makan siang gratis di beberapa sekolah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan Prabowo - Gibran.
Untuk memastikan jalannya program, Kemenko Perekonomian pun telah menggelar uji coba makan siang gratis. Uji digelar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Airlangga pun langsung turun mengecek pelaksanaan program.
Dari hasil peninjauannya, Airlangga mengatakan pihaknya melihat sistem pembagian makanan sehat bagi pelajar ini dinilai cukup baik. Menurut dia, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan.
Baru saja diuji coba, kritik sudah berdatangan. Polemik muncul mulai dari pelaksanaan hingga penganggaran.
Tolak Gunakan Dana BOS
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik rencana pemerintah untuk mengalihkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS untuk makan siang gratis. P2G meminta agar program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri seperti dikutip, Senin (4/3).
Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru.
Selain itu dana BOS juga disebut belum mencukupi untuk memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan. Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6% ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Karena itu ia menyebut pemerintah seharusnya lebih memberi perhatian pada persoalan itu. Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp 900 ribu atau per hari sekitar Rp 2.830.
Kritisi Menu Makan Siang
Tak hanya anggaran, menu yang disajikan untuk program makan siang gratis juga jadi catatan. Dokter spesialis gizi klinik Gaga Irawan Nugraha menyarankan agar dalam menu makan siang gratis mengandung lauk berprotein hewani dan sayur. Pengajar di Universitas Padjadjaran itu menilai protein yaitu harus berupa hewani karena dua alasan.
