Komisi VI DPR Cecar Mendag Zulhas Soal Bansos dan Kenaikan Harga Beras
Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS Amin AK dan Fraksi Demokrat Herman Khaeron mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan perihal bantuan sosial beras yang disalurkan pemerintah saat masa Pemilu 2024.
Hal tersebut terjadi dalam rapat kerja Komisi VI dengan Mendag dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, dengan agenda membahas persediaan pangan, stok dan harga pangan, pada Rabu (13/3).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemberian bansos beras tak ada kaitannya dengan pemilu. Ia menyebut, bansos diberikan lantaran pergeseran panen dan sulitnya menanam padi karena fenomena el nino.
"Kalau panen kita bergeser, petani enggak nanam beras, berarti petani itu enggak punya beras. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi-bagi beras pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita banyak yang kesulitan, oleh karena itu bansos diperlukan apakah Pemilu atau tidak pemilu," kata Zulhas dikutip Kamis (14/3).
Berdasarkan kondisi tak adanya yang menanam padi tersebut, Zulhas mengatakan bansos disalurkan. Kendati demikian, ia tak menampik adanya efek lain dari pembagian bansos tersebut. "Itu yang terjadi di pemerintah, bahwa akibat itu (pemberian bansos) ada keuntungan, itu soal lain," katanya.
Zulhas mengatakan, merespons kondisi sulitnya menanam padi tersebut, maka digelontorkan bansos el nino yang menurutnya berkisar Rp 300 sampai Rp 400 ribu. "Bansos diperlukan apakah pemilu atau tidak pemilu," katanya.
