Komisi VI DPR Cecar Mendag Zulhas Soal Bansos dan Kenaikan Harga Beras
Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS Amin AK dan Fraksi Demokrat Herman Khaeron mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan perihal bantuan sosial beras yang disalurkan pemerintah saat masa Pemilu 2024.
Hal tersebut terjadi dalam rapat kerja Komisi VI dengan Mendag dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, dengan agenda membahas persediaan pangan, stok dan harga pangan, pada Rabu (13/3).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemberian bansos beras tak ada kaitannya dengan pemilu. Ia menyebut, bansos diberikan lantaran pergeseran panen dan sulitnya menanam padi karena fenomena el nino.
"Kalau panen kita bergeser, petani enggak nanam beras, berarti petani itu enggak punya beras. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi-bagi beras pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita banyak yang kesulitan, oleh karena itu bansos diperlukan apakah Pemilu atau tidak pemilu," kata Zulhas dikutip Kamis (14/3).
Berdasarkan kondisi tak adanya yang menanam padi tersebut, Zulhas mengatakan bansos disalurkan. Kendati demikian, ia tak menampik adanya efek lain dari pembagian bansos tersebut. "Itu yang terjadi di pemerintah, bahwa akibat itu (pemberian bansos) ada keuntungan, itu soal lain," katanya.
Zulhas mengatakan, merespons kondisi sulitnya menanam padi tersebut, maka digelontorkan bansos el nino yang menurutnya berkisar Rp 300 sampai Rp 400 ribu. "Bansos diperlukan apakah pemilu atau tidak pemilu," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui penyaluran bantuan pangan atau bansos beras tidak mampu menurunkan harga beras di pasar. Ia menekankan, program bantuan pangan bertujuan agar 22 juta keluarga paling rentang tidak kesulitan mencari beras.
"Mereka ini adalah kelompok yang paling sensitif dengan kenaikan harga beras, sehingga kalau mereka merasa memiliki beras yang cukup sejumlah 10 kg per bulan, mereka akan cukup tenang menjalani hari-harinya," ujar Bayu dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan, Senin (4/3).
Bayu berencana mengeluarkan bantuan pangan sekaligus untuk periode Maret-April 2024. Ia mendata realisasi distribusi bantuan pangan pada kuartal pertama 2024 baru mencapai 357.939 ton atau 54,22% dari target sejumlah 660.122 ton.
"Saat ini, tinggal tiga kabupaten yang proses verifikasi dan validasi belum selesai. Ini disebabkan daerahnya sulit dijangkau dan ada beberapa masalah teknis," kata Bayu.
Ia memaparkan, masih ada sembilan daerah yang proses verifikasinya belum rampung hingga akhir pekan lalu, Sabtu (2/3). Daerah tersebut adalah Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, Asmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.
Sementara itu, ada lima provinsi yang belum mendapatkan bantuan pangan sama sekali pada Februari 2024, yakni Banten, Bali, papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Hal tersebut membuat total penyaluran beras bantuan pangan pada Februari 2024 hanya mencapai 144.001 ton dari target 220.040 ton.
