Istana: Pemanggilan 4 Menteri oleh MK Tak Perlu Persetujuan Jokowi
Pihak Istana Kepresidenan menyatakan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Mahkamah Konstitusi (MK) , tidak memerlukan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan pemerintah menghormati panggilan MK pada sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang sengketa PHPU. Menurutnya, dalam hal ini yang dipanggil adalah individu para menteri yang dipandang MK penting untuk didengar keterangannya.
"Tidak perlu (izin presiden), MK dapat memanggil siapapun yang dianggap perlu didengar keterangannya," kata Dini lewat pesan singkat kepada wartawan pada Selasa (2/4).
Ia berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
"Jadi silakan para menteri terkait nanti memberikan keterangan sebagaimana dibutuhkan MK," ujar Dini.
Lebih lanjut, Dini mengatakan pemerintah tidak akan membentuk tim khusus terkait pemanggilan menteri dalam sidang sengketa pilpres. "Tidak ada. Sekali lagi Pemerintah bukan pihak dalam perkara ini," kata Dini yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
