MK Tanya Airlangga Soal Dampak Bansos Terhadap Kenaikan Suara Golkar
Membuat ringkasan dengan AI
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung kenaikan suara Partai Golkar di Pemilu 2024 yang diketuai oleh Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal itu disampaikan dua hakim yakni daniel Yusmic P Foekh dan Arief Hidayat.
Awalnya, Arief mempertanyakan potensi dampak bantuan sosial kepada kenaikan suara Golkar. Ia menyinggung pembahasan sidang PHPU sebelumnya yang menyebut bahwa pemberian bansos lebih berdampak untuk Pileg dibanding Pilpres.
"Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Arief dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (5/4).
Sedangkan Yusmic menanyakan apakah Airlangga saat ini masih memegang posisi Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional . Ia lalu menyinggung potensi hubungan posisi Airlangga dengan kenaikan signifikan perolehan suara Partai Golkar.
"Seolah-olah ada korelasinya, karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan bapak," katanya.
Belum ada penjelasan dari Airlangga soal pertanyaan Hakim MK. Ia dijadwalkan merespons pertanyaan tersebut pada pukul 13.00 WIB.
Airlangga merupakan satu dari empat menteri yang dipanggil MK untuk memberikan keterangan di persidangan hari ini. Dua menteri lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam penjelasan awal, Airlangga sempat menjelaskan alasan pemerintah menyalurkan BLT El Nino. Ia mengatakan fenomena alam ini menyebabkan beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan.
“Baik yang tidak bisa melakukan penanaman, memundurkan jadwal panen dan membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin,” ujar Airlangga dalam pemaparannya.
