Top News: Dissenting Opinion Sengketa Pilpres, Alasan Banjir di Dubai

Aryo Widhy Wicaksono
24 April 2024, 05:35
Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/4/2024).
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wpa.
Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/4/2024).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam putusan setebal 1.108 halaman, MK menegaskan tidak ada keperluan untuk membatalkan penetapan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Akan tetapi, tiga hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dalam pertimbangannya, mereka menilai perlu pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah akibat aparat negara yang tidak netral, serta politisasi bantuan sosial.

Selain itu, mereka juga menilai terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Dissenting dari tiga hakim konstitusi menjadi salah satu artikel terpopuler. Selain itu, simak juga penjelasan Bea Cukai mengenai pajak Rp 31 juta untuk pembelian sepatu seharga RP 10 juta, serta penyebab banjir di Dubai.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. 7 Poin Dissenting Opinion MK Soal Pilpres 2024, Dipuji Cetak Sejarah

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4). Sidang yang berlangsung lebih dari enam jam itu membawa babak baru dalam penyelenggaraan pilpres 2024.

Putusan yang terdiri dari 1.108 halaman itu memberi lampu hijau kepada pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

Dalam putusan itu MK menolak seluruh gugatan yang diajukan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PHPU pilpres diputuskan oleh MK berdasarkan dua gugatan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk Anies-Muhaimin, dan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk Ganjar-Mahfud.

Dalam gugatan, kedua pasangan tersebut meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, yang menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

2. Viral Beli Sepatu Rp 10 juta Kena Pajak Rp 31 Juta, Ini Kata Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali menuai sorotan setelah mengenakan bea masuk tinggi atas sepatu impor yang dibeli seorang warganet dengan akun TikTok @radhikaalthaf.

Dalam video berdurasi 59 detik yang diunggah akun X @PartaiSocmed, Radhika menceritakan pengalamannya membeli sepatu impor seharga Rp 10,3 juta. Kemudian dari pihak pengiriman, menetapkan harga Rp 1,20 juta sehingga Radhika harus membayarkan Rp 11,5 juta untuk barang beserta biaya pengiriman.

Namun ternyata Radhika harus membayar lebih mahal. Dia mendapatkan surat elektronik dari pihak pengiriman untuk membayar tagihan pajak dari Bea Cukai sebesar Rp 31,81 juta.

“Itu perhitungan dari mana? Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi bea cukai seharusnya pajak yang dikenakan Rp 5,89 juta,” ujar Radhika dikutip Selasa (23/4).

3. Semen Indonesia Bocorkan Kisi-kisi Pembagian Dividen, Intip Besarannya

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) membeberkan kisi-kisi rasio pembagian dividen untuk tahun buku 2023. Dalam pertemuan dengan para analis, manajemen SMGR mengumumkan bahwa perusahaan mengajukan pembagian dividen dengan payout ratio sekitar 25%–30% dari laba bersih.

Rahmanto Tyas Raharja, Investment Analyst Lead Stockbit Sekuritas, rasio pembagian dividen ini menunjukkan bahwa perkiraan dividen per saham untuk SMGR sekitar Rp 80,4 hingga Rp 96,4 per saham, dengan tingkat imbal hasil (yield) sekitar 1,6% hingga 1,9%.

Hal ini berdasarkan pada harga saham SMGR pada penutupan Senin (22/4), yang berada di level Rp 5.050 per saham.

Tak hanya itu, usulan rasio pembayaran dividen SMGR ini tercatat turun dibandingkan dengan rata-rata historisnya yang mencapai 46% selama periode tahun buku 2018 hingga 2022. Nilai tersebut juga di bawah perkiraan manajemen pada awal tahun sebesar 80%.

“Nilai dividen yang dibagikan juga turun dibandingkan dividen pada tahun buku 2021—2022 yang mencapai Rp 172,6 dan Rp 245,2 per saham,” tulis Rahmanto dalam keterangannya, Senin (22/4).

4. Pakar Ungkap Penyebab Banjir Dubai Imbas Ubah Gurun Pasir Jadi Beton

Para pakar menyebut banjir di kota Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada minggu lalu menjadi gambaran gagalnya pemerintah dalam mengelola tata kota dalam menghadapi cuaca ekstrem dampak perubahan iklim. Kota modern itu tidak memiliki cukup drainase untuk menyerap air ketika turun hujan dengan intensitas tinggi.

Dubai dan kota modern lainnya diketahui dibangun di atas daerah yang sebelumnya tidak dapat dihuni. Sehingga kota-kota modern tersebut tidak memiliki sistem penyerapan air secara alami.

Misalnya, Dubai dibangun di atas pasir, lingkungan alami yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah dengan sangat mudah. Akan tetapi dengan menuangkan beton dalam jumlah besar di atas penyerapan air alami Dubai.

“Kami memiliki tempat pembuangan alami yang membawa air langsung ke akuifer dan kemudian ke dalam cadangan air kami. Ketika kita mengaspal, tanah itu tidak ada lagi,” kata CEO startup lingkungan 4 Habitos Para Mudar o Mundo, Ana Arsky, dikutip dari CNBC, Selasa (23/4).

Selain itu, banjir Dubai juga dipengaruhi oleh faktor peningkatan populasi sehingga membawa lebih banyak limbah rumah tangga dan sampah. Oleh sebab itu, tantangan drainase terus membebani kota modern di dunia seperti Dubai yang menghadapi curah hujan yang lebih sering dan masif.

5. Satgas Berantas Judi Online Akan Gaet Interpol

Pemerintah sedang menggagas satuan tugas atau satgas terpadu pemberantasan judi online. Satgas ini nantinya bekerja sama dengan Interpol untuk menyasar bandar di luar negeri.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, satgas pemberantasan judi online kemungkinan bekerja sama dengan interpol atau polisi di negara lain.

"Sama seperti satgas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mereka akan bekerja sama dengan kepolisian negara lain,” katanya kepada media usai acara Road to World Public Relations Forum atau WPRF 2024 ‘AI dan Masa Depan Komunikasi Publik’ yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id, Selasa (23/4).

Kemungkinan menggandeng Interpol tersebut lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Kominfo menyebutkan pada Oktober 2023, bahwa server berada di Filipina dan Kamboja.

 

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...