PAN Yakin Dapat Jatah Kursi Lebih dari 4 Menteri di Kabinet Prabowo
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Daulay menilai partainya layak mendapat jatah kursi menteri lebih dari empat di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Saleh beralasan, partainya telah konsisten mendukung Prabowo di tiga kali pemilihan presiden.
“Selama ini kan PAN sudah tiga periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita dua periode kosong loh enggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini gitu,” kata Saleh kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).
Pernyataan tersebut dilontarkan Saleh menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya yang menyebut partainya mendapatkan empat jatah kursi menteri.
Saleh mengatakan, sebelum Prabowo yang menyebutkan angka kursi maka kabar yang beredar di luar hanyalah rumor belaka. Di sisi lain, tambah Saleh, jika ada kader PAN yang menaksir jumlah kursi menteri, dapat diartikan sebagai sebuah doa dan harapan.
“Kalau misal ada kader PAN yang menyebut empat (kursi menteri), itu doa. Doa dan harapan. Tapi kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih tau lima, enam, nah itu yg masuk akal,” kata dia.
Saleh berasumsi, partainya akan mendapat lebih dari empat kursi menteri. Menurutnya, ucapannya itu tak berlebihan lantaran sedari awal berada di kapal Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusung Prabowo-Gibran.
“Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (kursi menteri). Kemarin dalam Pilpres enggak ikut, tiba-tiba dapat tiga, itu kan enggak tepat, benar enggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu enggak tepat,” katanya.
Di sisi lain, Saleh menegaskan PAN tak pernah melakukan penekanan berkaitan dengan penyusunan kabinet. Ia menyebut, terkait susunan nantinya diserahkan pada Prabowo sebagai presiden terpilih.
“PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden,” kata dia.
