Peluang Maju di Pilkada, Kaesang: Kalau Disuruh Milih, Pilih Jakarta
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengungkapkan keinginannya untuk ikut maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dalam siniar OTW di channel GK Hebat yang tayang Kamis (30/5) Kaesang secara terbuka membahas arah politik setelah ia memimpin PSI.
Dalam diskusi itu, komika Fatih Andika atau biasa disapa Ate mulanya bertanya mengenai kedekatan hubungan Kaesang dengan kakaknya Gibran Rakabuming Raka yang terpilih menjadi wakil presiden di Pilpres 2024. Ate mengatakan apakah kedekatan keduanya akan membuat Kaesang berniat menggantikan Gibran di Solo.
Menanggapi pertanyaan itu, putra presiden Joko Widodo itu menjelaskan bahwa kini posisinya merupakan ketua umum umum sebuah partai nasional yang mengurus seluruh provinsi. Sementara Solo menurut Kaesang baru baru setara kecamatan lantaran penduduknya hanya di kisaran 600 ribu, jauh di bawah jumlah pemilih PSI.
Ate lalu menanyakan kepada Kaesang apakah akan maju di Pilkada Surakarta. Menjawab itu Kaesang mengatakan tak ingin menggantikan Gibran menjadi wali kota Solo.
“Kalau misal disuruh milih nih, suruh pilih pilih Jakarta,” ujar Kaesang seperti dikutip dari siniar OTW, Jumat (31/5).
Di sisi lain Kaesang tak merinci lebih lanjut mengenai rencana maju di Pilkada. Ia hanya mengatakan bila jadi maju di Jakarta ia bisa saja berpasangan dengan Anies Baswedan. Ia mengatakan PSI bisa saja mengajukan Anies.
“Posisi pak Anies kan belum punya partai sedangkan PSI di Jakarta punya 8 kursi,” ujar Kaesang.
Dalam siniar itu tidak dijelaskan kapan pengambilan gambar dan wawancara dilakukan. Adapun pada 29 Mei 2024 nama Kaesang menguat maju di Pilkada Jakarta setelah poster Kaesang berduet dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono ramai di media sosial. Aah satu unggahan ditampilkan akun milik Nagita Slavina yang ditautkan ke akun Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Di hari yang sama, Mahkamah Agung juga mengabulkan gugatan partai Garuda tentang syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.
MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.
Selanjutnya, MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota tersebut.
