Anita Jacoba Marahi Menteri Nadiem Ramai di Medsos, Apa yang Terjadi?
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anita Jacoba Gah marah pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat Komisi X DPR, Rabu (5/6) lalu. Ia bahkan merekomendasikan pemeriksaan KPK terhadap kementerian ini.
Kemarahan Anita pada Nadiem ramai dibicarakan di media sosial. Selain memuji Anita, sebagian warganet menyorot sikap DPR yang dinilai tak konsisten mengawasi kinerja Kemendikbud.
Bagaimana sebenarnya kemarahan Anita yang mencuat dalam rapat kerja DPR pada Mendikbud Nadiem?
Politisi Partai Demokrat itu awalnya menyoroti penggunaan anggaran Kemendikbudristek. Ia menyatakan marah lantaran banyak anggaran yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.
Anita kemudian menyoroti pengelolaan dana Program Indonesia Pintar yang sempat jadi perhatian KPK. “Saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa APBN yang ada di Kemendikbud,” kata Anita dilansir dari kanal YouTube TV Parlemen, Jumat (7/6).
Menurut Anita mendikbudristek gagal dalam menyelesiakan sejumlah persoalan penting di kementerian seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain tiga program Kemendikbud, ia juga meminta KPK memeriksa APBN Kemendikbud. Rentang waktunya juga cukup panjang, dari 2021 hingga 2023.
"Enggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah Pak menteri, untuk ke sekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan," ujar Anita.
Ia memaparkan, Kemendikbud memang kekurangan duit Rp 15 triliun. Namun kalau ada kekurangan anggaran, menurutnya kementerian harus mengevaluasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya.
Anita menilai ini akar masalah Kemendikbud, realisasi dan penyerapan anggaran APBN ke daerah seperti transfer daerah masih belum jelas peruntukannya. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan mereka mengusulkan tambahan anggaran karena ada penurunan signifikan antara pagu berjalan 2024 dan pagu indikatif 2025.
Rincian anggaran yang diajukan terdiri dari pagu anggaran berjalan 2024 sekitar Rp 101,3 triliun sementara pagu indikatif 2025 baru mencapai Rp 83 triliun. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 25 triliun.
Selanjutnya pagu indikatif 2025 itu ditujukan untuk pendanaan wajib seperti Program Indonesia Pintar atau PIP sebanyak Rp 41,5 triliun. Lalu Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, tunjangan guru, dosen, guru besar, hingga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN.
Program prioritas seperti platform Merdeka Belajar, Kurikulum Medeka, asesmen nasional, hingga pendampingan sekolah penggerak, menelan anggaran Rp 12, 19 triliun. Sisanya digunakan untuk mendanai guru penggerak, pendidikan karakter, program literasi bahasa dan sastra, dan lainnya.
Marahi Nadiem Soal Tim Bayangan
Kemarahan Anita pada Kemendikbud bukan yang pertama. Amarah serupa pernah Anita luapkan juga sekitar dua tahun lalu. Waktu itu, ia menyoroti 400 orang tim bayangan di Kemendikbud padahal masih banyak masalah pendidikan nasional.
“Kami dengar di PBB anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Kenapa masih banyak ketertinggalan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)? Kenapa? Dan 400 tim bayangan itu apa kebanggaannya? Dan coba jelaskan mengapa kita harus bangga dengan anda, Pak Menteri?" kata Anita dalam rapat Komisi X DPR, Senin (26/9/2022).
Anita juga menyebut, pihak luar negeri bisa saja mengapresiasi Nadiem, namun itu karena mereka tidak tahu kondisi dalam negeri. Baginya, hal seperti itu tidak bisa diapresiasi anggota DPR.
Politisi asal NTT ini menyinggung masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Banyak guru PPPK yang gajinya telat dibayar, padahal mereka sudah lulus ujian PPPK. Sama seperti tahun ini, respon Nadiem hanya diam dan menundukkan kepala.
