Top News: Daftar Ormas Tolak Kelola Tambang, Dana Asing Masuk Rp 2,4 T

Pemerintah telah memberikan konsesi pengelolaan tambang kepada badan usaha yang dikelola organisasi masyarakat atau ormas keagamaan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi ormas yang disebut-sebut akan menerima izin usaha pertambangan.

PBNU pun menyambut kesempatan ini dengan tangan terbuka, ormas ini menyatakan tertarik dan siap mengelola tambang.

Akan tetapi, tak semua ormas bersikap seperti PBNU. Beberapa ormas keagamaan menolak tawaran pemerintah untuk kelola tambang karena menganggap tak memiliki keahlian, walaupun mereka menyadari pengelolaan tambang akan menjadi peluang bisnis baru.

Penolakan ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan salah satu artikel terpopuler Katadata.co.id, sehingga masuk dalam daftar Top News akhir pekan.

Selain itu, simak juga bagaimana pakar mengunkap bahaya pestisida kimia bagi kesehatan, serta investasi asing sebesar Rp 2,4 triliun masuk pasar keuangan awal Juni ini.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Daftar Ormas yang Tolak Tawaran Konsesi Tambang Jokowi dan Alasannya

Presiden Joko Widodo berencana memberikan konsesi pengelolaan tambang kepada badan usaha yang dikelola organisasi masyarakat atau ormas keagamaan.

Salah satu yang sudah disebut-sebut akan menerima izin usaha pertambangan adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Lantas bagaimana dengan ormas keagamaan lainnya?

Tak semua ormas seperti PBNU yang sudah menyatakan tertarik dan siap mengelola tambang. Meski bisa mendapatkan bisnis baru, beberapa ormas keagamaan justru menolah tawaran tersebut karena menganggap tak memiliki keahlian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang ditolak oleh badan usaha organisasi keagamaan akan kembali ke negara.

2. HKBP Tolak Kelola Izin Tambang dari Jokowi, Ini Alasannya

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menolak menerima konsesi izin tambang yang telah ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena pihak gereja HKBP tidak ingin terlibat dalam pertambangan.

"Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang," ungkap Ephorus HKBP Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu, (8/6).

Selain itu, Robinson juga menyerukan kepada pemerintah agar bertindak tegas terhadap para penambang yang tidak tunduk pada udang-undang (UU) dengan mengatur pertambangan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan Konfesi HKBP 1996, HKPB merasa ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi oleh umat manusia atas nama pembangunan sejak lama.

3. Pakar Ungkap Bahaya Pestisida Kimia Bagi Kesehatan dan Lingkungan

Penggunaan pestisida kimia dalam pertanian dan sektor lainnya dapat menyebabkan kerusakan baik pada tubuh manusia maupun terhadap lingkungan.

Penasihat Senior sekaligus Co-Founder Nexus3, Yuyun Ismawati, mengatakan dalam beberapa studi disebutkan bahwa beberapa jenis pestisida telah mencemari lingkungan yang ada di sekitar masyarakat seperti di Indramayu dan Brebes.

Dalam studi-studi tersebut, level cemaran dianggap berdampak kepada manusia, dan berpotensi menimbulkan dampak pada ekosistem perairan dalam jangka panjang.

"Sebagian besar pestisida organik sintetis yang umum digunakan petani, seperti organoklorin, sangat stabil di lingkungan dan sulit terurai, menyebabkan akumulasi dan berpotensi menimbulkan gangguan metabolisme bagi makhluk hidup ke depan," ujar Yuyun, Jumat (7/6).

Yuyun mengatakan, paparan pestisida bagi hewan bisa berdampak, antara lain, timbulnya gangguan ginjal dan hati, juga potensi obesitas.

Sementara, pada manusia, walaupun jumlah studi masih terbatas, beberapa studi menunjukkan paparan pestisida meningkatkan risiko hipertensi, resistensi insulin, dan diabetes.

4. Khofifah Indar Parawansa: Dukungan Golkar di Pilkada Jatim Tanpa Mahar

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut dukungan Partai Golkar terhadap dirinya dan bakal calon wakilnya Emil Elestianto Dardak pada Pilkada Jatim 2024 tanpa mahar.

"Saya berterima kasih kepada DPP Partai Golkar, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota semoga berjalan lancar. Tidak ada mahar sama sekali," kata Khofifah saat silaturahmi bersama Emil Dardak dengan DPD Partai Golkar Jatim di Surabaya, seperti dikutip dari Antara, Minggu (9/6).

Khofifah menjelaskan, Partai Golkar paling awal memberikan dukungan secara perpasangan setelah Partai Demokrat. "Hari ini kami datang ke Golkar sebelum ke partai lainnya. Kami mohon doanya semoga pada Pilgub 2024 lancar," ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pihak Golkar. Dia mengaku sipa bersinergi dengan Golkar membangun Jatim lebih baik 5 tahun ke depan.

5. Asing Mulai Banjiri Pasar Keuangan Awal Juni, Dana Masuk Rp2,4 Triliun

Minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia mulai terlihat di awal Juni. Bank Indonesia merilis sepanjang pekan pertama Juni 2024, dana asing yang masuk ke pasar keuangan mencapai Rp 2,42 triliun.

“(Dana masuk) terdiri dari beli neto Rp4,53 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), jual neto Rp0,66 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp1,45 triliun di pasar saham,” ujar Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia seperti dikutip Sabtu (8/6).

Menurut Erwin selama 2024, berdasarkan data hingga 6 Juni 2024 tercatat beli neto sebesar Rp 52,94 triliun.

Nonresiden tercatat jual neto Rp36,02 triliun di pasar SBN, jual neto Rp8,01 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp101,34 triliun di SRBI.

Selain itu Bank Indonesia mencatat premi risiko yang dikenakan saat penerbitan instrumen utang atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia dalam 5 tahun mengalami penurunan. Nilainya turun 71,18 bps.