Mahfud hingga DPR Soroti Komisioner KPU Gunakan Jet dan Mobil Mewah
![KPU](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/07/03/2024_07_03-18_30_12_ae81601c-3933-11ef-a7b1-0242ac120009_960x640_thumb.jpg)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik usai Hasyim Asy'ari dipecat dari kursi ketua lantaran terjerat kasus susila. Gaya hidup Komisioner KPU pun turut disorot lantaran disebut mewah.
Salah satu komentar dilontarkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan, Komisi II mengetahui adanya penggunaan dua mobil dinas hingga penggunaan jet pribadi. KPU beralasan menggunakan jet pribadi lantaran harus menuju titik tertentu dan tidak terkejar bila menggunakan pesawat umum.
"Ini menjadi catatan besar buat kita harus betul-betul dijaga kepantasan sebagai pejabat publik," kata Mardani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).
Sementara itu, Mahfud melalui cuitan di akun X pribadinya @mohmahfudmd menyitir informasi yang diungkap Ahli Tata Negara Feri Amsari dalam obrolan di Podcast Abraham Samad SPEAK UP. Dalam podcast itu Feri Amsari menyebut fasilitas mobil mewah yang diterima KPU.
"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," kata Mahfud menyitir info dari Feri dalam cuitannya, minggu (7/7) malam.
Masukan dan respons dari Mahfud mendapat sambutan dari Mardani. Ia mengatakan menerima masukan Mahfud untuk komisi II meneliti ulang konstruksi anggaran KPU.
"Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan I tidak sampai ke tingkatan III, tentu ini menjadi catatan, kami akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan itu," kata Mardani.
Sementara itu Mahfud menyarankan agar seluruh komisioner KPU saat ini diganti jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu lantaran ia menilai komisioner yang menjabat saat ini sudah pernah dihukum melanggar etik.