Alasan Kementerian Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Belum Ditetapkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis, yakni masih proses transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo Subianto.

Sebagian anggaran untuk program makan bergizi gratis belum dirinci spesifik. “Sebagian anggaran yang signifikan ini akan ditentukan oleh presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, penetapan anggaran program makan bergizi gratis awalnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama masing-masing menteri yang menjabat saat ini.

“Tetapi presiden terpilih memiliki kabinet baru. Jadi menteri yang menjabat saat ini akan membahasnya hingga pertengahan saja. Pembahasan dengan DPR akan berlangsung hingga akhir September, sehingga nanti diketok APBN 2025,” ujar dia.

Meskipun diketok oleh DPR, Sri Mulyani menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet terbaru akan melihat program tersebut, termasuk dari sisi daftar isi pelaksanaan anggaran. 

“Postur APBN ini menggambarkan amplop besar. Beberapa memang, mohon maaf, belum bisa dibuat spesifik, karena anggaran akan diberikan kepada pemerintah baru mengenai bagaimana format kabinet, siapa yang akan menjalankan program itu,” ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan, menteri kabinet saat ini akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sembari menunggu hasil keputusan siapa pihak yang akan ditunjuk. Kemudian dibukukan melalui anggaran.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun.

“Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025. 

"Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu pekerja,” demikian dikutip dari  Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8). 

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis yakni siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.  

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. 

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.