Pemerintah Tunda Pemindahan PNS, TNI, Polri ke IKN karena Fasilitas Belum Siap
Pemerintah mengirim sinyal penundaan migrasi tugas aparatur sipil negara (ASN) TNI dan Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada beberapa hunian ASN TNI-Polri yang telah siap untuk digunakan. Meski begitu, dia mengakui ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih dulu menyempurnakan fasilitas perkantoran dan sistem digital di IKN.
“Ada arahan terbaru agar tidak terburu-buru sambil menunggu penyempurnaan infrastruktur digital Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi mengubah budaya digital,” kata Azwar Anas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).
Dia menambahkan program perpindahan tugas bagi ASN dan TNI-Polri ke bandar baru juga masih menunggu rekomendasi dan kesiapan dari Otorita IKN. Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara.
Kendati demikian, sejauh ini baru 14 tower yang sudah selesai dibangun. “September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan presiden ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan,” ujar Azwar Anas.
Sinyal penundaan pemindahan tugas ASN TNI-Polri ke IKN juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia pun mengaku belum memastikan tenggat waktu pemindahan tugas ASN serta TNI-Polri ke IKN Nusantara.
"Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di IKN. Sekali lagi pemerintah tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur," kata Jokowi kepada wartawan seusai peresmian Plaza Seremoni dan Sumbu Kebangsaan IKN pada Rabu (14/8).
Jokowi menyatakan tidak akan membuat keputusan yang memaksakan pelaksanaan pemindahan ASN dan TNI-Polri jika persiapan infrastruktur dan fasilitas ibu kota baru belum memadai. "Pemerintah tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum siap," ujarnya.
