6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Jokowi Minta Kominfo dan Kemenkeu Mitigasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran data oleh Bjorka. Peretas tersebut diduga membocorkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik sejumlah pejabat negara, termasuk milik Jokowi.
Selain itu, Bjorka diduga membocorkan data NPWP dan NIK Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Jokowi mengatakan dirinya telah menginstruksikan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengatasi dugaan kebocoran data NPWP dan NIK yang saat ini tengah mendapat atensi.
Pada momen tersebut, Jokowi turut menyampaikan bahwa insiden kebocoran data pribadi pejabat publik semacam ini juga kerap terjadi di sejumlah negara.
"Saya sudah memerintahkan untuk memitigasi secepatnya. Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi kepada wartawan di depan gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis (19/9).
Jokowi menyoroti dua kemungkinan penyebab kebocoran data akibat keteledoran dalam penggunaan kata sandi. Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pun menduga pembobolan data beririsan dengan lokasi penyimpanan data di berbagai tempat yang terlalu banyak.
"Penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ujar Jokowi.
Kabar kebocoran data ini disampaikan Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto lewat Twitter/X-nya. Ia mencuit enam juta data NPWP ini dijual dengan harga Rp 150 juta.
Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan masih belum mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, pihaknya masih mengecek hal tersebut.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (18/9).
Respon sama juga diberikan oleh Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya. Ia sedang mengecek apakah data ini valid atau tidak. Namun, ia mengimbau masyarakat hati-hati dengan aksi penipuan yang memanfaatkan kebocoran data ini.
“Penipu akan memiliki data NPWP dari wajib pajak yang nantinya akan sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk memalsukan diri sebagai petugas kantor pajak dan melakukan pemerasan,” katanya pada Katadata.co.id Rabu (18/9).
