Prabowo Rapat Sampai Malam, Bahas Finalisasi Aturan Hukum Danantara

Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/11), untuk membahas kelanjutan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Beberapa pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Investasi Rosan Roeslani, Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad, serta Wakil Kepala BP Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

Rosan Roeslani menjelaskan bahwa rapat terbatas kali ini fokus pada penyesuaian pembentukan BP Danantara dengan regulasi yang berlaku. Presiden menekankan pentingnya memastikan BP Danantara memenuhi aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepatuhan BP Danantara terhadap regulasi yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan dokumen Danantara Indonesia Sovereign Fund, BP Danantara akan berfungsi sebagai pengelola sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan awal sebesar US$ 600 miliar, atau sekitar Rp 9.429,8 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp 15.716 per dolar Amerika Serikat.

Ada tujuh badan usaha milik negara (BUMN) yang bakal masuk ke dalam Danantara, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT PLN, Pertamina, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan holding BUMN pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

Adapun Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Telkom merupakan BUMN yang terdaftar di pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Ini kan suatu pekerjaan yang sangat besar dan tentunya juga karena ini melibatkan perusahaan terbuka, maka melibatkan undang-undang pasar modal," kata Rosan dalam keterangan pers seusai pertemuan dengan presiden.

Rosan melanjutkan, saat ini pemerintah telah mengindentifikasi penyusunan struktur dan pelaksanaan proyek BP Danantara untuk memastikan proses operasionalnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Rosan menyampaikan pihaknya bersama BP Danantara telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kementerian BUMN, BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Indonesia Investment Authority atau INA.

"Seperti arahan Bapak Presiden, harus mengikuti aturan yang ada supaya governance-nya, tata kelolanya itu benar-benar berjalan dengan baik," ujar Rosan.

Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan bahwa instrumen hukum yang mengatur tugas, sumber anggaran, hingga target organisasi BP Danantara bakal mengacu pada peraturan pemerintah (PP). "Akan diteken Pak Prabowo. Kalau soal waktunya, nanti kita lihat," kata Muliaman pada kesempatan serupa.

Muliaman enggan bicara soal arahan Prabowo untuk termin peresmian pembentukkan BP Danantara. Dia hanya mengatakan bahwa BP Danantara sudah siap untuk beroperasi.

"Presiden berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Tapi dari Danantara, semuanya sudah siap. Peraturan juga sudah siap," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya batal meluncurkan BP Danantara pada target awal di 7 November lalu. Peresmian BP Danantara baru akan terjadi setelah kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, yang dijadwalkan berlangsung selama dua pekan sejak 8 hingga 24 November.

BP Danantara akan menjadi entitas negara yang mengintegrasikan sekaligus mengelola kekayaan maupun aktiva pemerintah yang ada di setiap kementerian. Lembaga ini akan mengelola aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian dan telah digabung menjadi satu.

Lembaga pengelola investasi INA akan melebur ke dalam tubuh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara nantinya. Muliaman mengatakan, BP Danantara nantinya bakal beroperasi layaknya Temasek yang menjadi Holding BUMN Singapura yang dapat berinvestasi di perusahaan luar negeri.

Melansir laman Temasek.com, Holding BUMN Singapura senilai S$ 389 miliar per 31 Maret 2024 itu banyak menanamkan modalnya di sejumlah perusahaan asing. Salah satu portofolionya adalah 17% porsi kepemilikan saham di bank multinasional asal Inggris, Standard Chartered. Temasek juga punya saham 3% di perusahaan asuransi AIA Group Limited yang berbasis di Hong Kong.