Pilkada 2024 Disebut Rawan Intervensi, Dukungan Prabowo dan Jokowi Jadi Sorotan
Buat ringkasan dengan AI
Themis Indonesia merilis penelitian potensi kecurangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Potensi penyelewengan Pilkada tahun ini dianggap serupa dengan potensi manipulasi pemilihan presiden (Pilpres) Februari lalu.
Pakar Hukum Tata Negara Themis Indonesia, Feri Amsari, menjelaskan kesamaan potensi kecurangan di Pilkada terlihat dari sikap Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah tertentu.
Prabowo dan Jokowi terlihat kompak memberi dukungan terbuka kepada paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil- Suswono dan paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi-Taj Yasin Maimoen.
"Ketidaknetralan presiden dapat memberikan keuntungan tidak adil kepada calon tertentu melalui dukungan terbuka," kata Feri saat menyampaikan pemaparan penelitian dan hasil pemantauan 'Potensi Kecurangan Pilkada Serentak 2024 Melalui Intervensi Politik' di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).
Menurut Feri, dukungan dari Prabowo dan Jokowi dapat membuka peluang untuk memengaruhi pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum dalam Pilkada tahun ini.
Feri mengatakan, porsi ASN dalam demografi pemilih mencapai 4,28 juta dari total pemilih tetap yang berjumlah 204 juta. Selain itu, peran kepala desa yang mencapai 83,3 ribu orang dapat memengaruhi lebih dari 100 juta pemilih. Feri mengatakan, hitungan ini mengacu pada temuan Themis dalam Pilpres 2024.
Jokowi menjelang masa berakhir jabatan presiden telah membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalu Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2024 dan Perpres Nomor 92 tahun 2024.
Instrumen hukum itu mengatur seluruh tugas dan fungsi KASN kini akan dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Merujuk Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Lembaga ini bertujuan untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral.
Feri berpendapat bahwa penghapusan KASN adalah langkah politik Jokowi untuk meredam sikap kritis ASN yang menolak perintah atasan terkait program tertentu yang dianggap memihak pasangan calon tertentu dalam ajang Pilkada tahun ini.
"Ini dapat dilihat sebagai ketidaknetralan bagi paslon lain yang tidak punya alat politik di pemerintah. Ini direncanakan oleh Jokowi sebelum lengser," ujar Feri.
Feri juga melihat adanya potensi kecurangan Pilkada dalam penunjukkan penjabat (Pj) kepada daerah. Ada 10 Pj berkaitan sebaran paslon kepalda daerah yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo.
Sepuluh daerah itu yakni Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggaran dan Kalimantan Barat.
Terkhusus di Jakarta, pengangkatan PJ Guberur Jakarta saat ini , yakni Teguh Setyadi, turut diikuti dengan pergantian camat di 12 kecamatan. "Oktober kemarin, camat di Jakarta dirombak total jelang Pilkada. Posisi camat-camat ini diganti orang yang potensial memberikan dukungan dari kepada paslon pilihan Jokowi dan Prabowo," kata Feri.
Feri dalam hasil riset Themis menghitung total suara pemilih yang berada di 12 kecamatan di Jakarta itu mencapai 1,57 juta jiwa atau 19,2% dari total suara pemilih Jakarta sejumlah 8,2 juta daftar pemilih tetap (DPT).
"Angka ini sangat signifkan untuk menentukan hasil kemenangan kepala daerah di Pilgub Jakarta," ujarnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan penggunaan fasilitas negara dalam Pilkada tahun ini dapat kembali terulang akibat dampak dukungan terbuka dari Prabowo dan Jokowi.
Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menganggap dukungan Prabowo sebagai bukan bagian dari pelanggaran Pemilu turut memicu kompetisi yang tidak adil dan netral. Pembiaran dukungan keduanya dinilai akan diikuti dengan pemanfaatan fasilitas negara lainnya.
"Rasa-rasanya Pilkada di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ini rasa pilpres-nya terasa sekali," kata Khoirunnisa dalam forum serupa.
