Mahfud Dukung Prabowo Soal Pilkada Lewat DPRD: Bisa Kurangi Korupsi

Ringkasan
- Mahfud MD mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk menekan korupsi karena jumlah anggota DPRD lebih sedikit.
- Mahfud mengkritik pilkada langsung karena memicu praktik penyuapan dan merembes ke tingkat akar rumput.
- Para pakar menilai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat berpotensi memundurkan demokrasi dan membuka ruang otoritarianisme.

Mahfud MD menilai positif ide Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 itu mengatakan pemilihan kepada daerah gubernur, bupati dan wali kota lewat DPRD dapat menekan korupsi. Mahfud juga mengaku sudah mengutarakan ide itu sejak beberapa tahun lalu.
"Saya sudah membahas itu berkali-kali sejak tahun 2012 agar Pilkada kembali lewat DPRD supaya korupsinya lebih terbatas. Anggota DPRD kan sedikit," kata Mahfud saat ditemui di di MMD Initiative, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12).
Mahfud juga mengkritik pilkada langsung yang cenderung merusak akibat praktik penyuapan kepada rakyat. Ia menganggap budaya korupsi saat ini telah merembes sampai tingkat akar rumput.
"Kalau pemilihan langsung yang rusak itu rakyat dan menjadi budaya, ada penyuapan terhadap rakyat," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2009-2013 itu.
Mahfud terbuka terhadap beragam ide untuk mencari mekanisme terbaik dalam penetapan kepala daerah. Namun, ia berharap ada penegakan hukum terhadap praktik politik uang.
"Menurut saya, komitmen penegakan aturan lebih dulu," kata Mahfud.
Sejumlah pakar politik menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah pilkada melalui DPRD berpotensi memundurkan demokrasi, memunculkan kekuasaan absolut dan membuka ruang bagi praktik otoritarianisme.
Direktur Eksekutif The Strategic Research & Consulting (TSRC), Yayan Hidayat, beranggapan dalih efisiensi anggaran demi memangkas kedaulatan rakyat dalam demokrasi merupakan kemunduran.
"Wacana kepala daerah dipilih DPRD mengkhianati cita-cita reformasi dan rentan mengalami pembusukan yang menyebabkan dekadensi demokrasi Indonesia," kata Yayan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp pada Selasa (17/12).
Sedangkan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengatakan tak ada jaminan penunjukan kepala daerah oleh DPRD dapat menekan ongkos politik. Dia mengatakan transaksi politik juga dapat terjadi di dalam sistem pemilihan kepada daerah oleh DPRD.
"Menurut saya nominal transaksinya lebih besar. Banyak kasus korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif daerah," kata Virdi saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (17/12).