Berita DPRD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah DPRD Pati yang membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Pansus dibentuk merespons atas demonstrasi besar yang terjadi Rabu (13/8)

Wamendagri menanggapi usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menekankan biaya politik tinggi bukan alasan utama untuk kembali ke sistem lama, dan menyarankan penguatan partai politik

PKB mengusulkan perubahan sistem pemilihan bupati dan wali kota ke DPRD sebagai tanggapan atas putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menurut Jazilul Fawaid.

Brando Susanto, anggota DPRD DKI Jakarta, meninggal secara tiba-tiba saat memberikan sambutan di acara halal bihalal PDIP di Jakarta International Velodrome.

Megawati Zebua, anggota DPRD Sumut sekaligus politikus Partai Golkar, terlibat dalam insiden mendorong seorang pramugari Wings Air, mengklaim hanya ingin membantu penumpang lain masuk.

Megawati Zebua, anggota DPRD Sumut, membantah mencekik pramugari Wings Air, mengklaim hanya membantu penumpang lain memasuki kabin pesawat.

Wings Air mengklarifikasi tindak kekerasan yang dilakukan penumpang berinisial MZ diduga anggota DPRD Sumatera Utara.

Partai Nasdem menggelar focus group discussion (diskusi kelompok terpumpun) membahas tentang Rapat Undang-undang Koperasi atau RUU Koperasi.

Anies Baswedan dan Ahok ditampilkan akrab di acara Bentang Harapan JakASA, Jakarta, mengingatkan pada pentingnya pemilihan gubernur langsung untuk menghindari kepemimpinan yang tidak transparan.

DPRD Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta dengan alasan beban ekonomi yang akan timbul untuk masyarakat, khususnya bagi pengguna transportasi publik.

Mahfud juga mengkritik pilkada langsung yang cenderung merusak akibat praktik penyuapan kepada rakyat.

Alasan efisiensi anggaran tidak cukup kuat untuk mengubah mekanisme pilkada oleh DPRD. Ada harga yang lebih mahal yang bakal ditanggung, yakni kedaulatan rakyat.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memunculkan kontroversi. Ide yang dihembuskan Presiden Prabowo dinilai mengkhianati reformasi.

Pakar mengatakan mekanisme pilkada oleh DPRD dinilai berisiko menimbulkan kekuasaan absolut dan otoritarianisme

Prabowo mewacanakan agar pilkada dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh DPRD. Salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran untuk program pemerintah