DPRD Jakarta Tolak Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta Saat Ekonomi Sedang Sulit
Membuat ringkasan dengan AI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan Jakarta karena akan membebani perekonomian masyarakat.
"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12).
Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama karena situasi ekonomi saat ini yang masih sulit.
Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.
Selain itu, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," kata Wibi.
Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegas Wibi.
Untuk Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi
Dia menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.
Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta dan pihak terkait diminta untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp 3.500.
Pihaknya juga akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.
