Momen Akrab Ahok dan Anies di Balai Kota, Siap Beri Kejutan di 2025
Membuat ringkasan dengan AI
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan terlihat akrab saat menghadiri acara di Balai Kota, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Momen itu dibagikan Ahok melalui akun Instagram pribadinya. Selain mereka, acara ini juga dihadiri mantan Gubernur Jakarta lain seperti Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat dan Fauzi Bowo.
Kegiatan bertajuk Bentang Harapan JakASA itu digelar untuk menyambut Tahun Baru 2025. Para mantan gubernur terlihat kompak mengenakan batik lengan panjang.
Ketika ditanya tentang isi pembicaraan dengan Anies, Ahok enggan menjelaskan detil. Dia hanya menyebut bahwa pembahasan mereka tidak terkait dengan acara tersebut.
Namun, Ahok memberikan pernyataan yang menarik perhatian. Ia menyebut akan ada kejutan di awal 2025. Sambil tersenyum dan memegang pundak Anies, Ahok berkata, "Tunggu bulan depan." Anies turut menimpali sambil tersenyum, "Tunggu tanggal mainnya. Kalau dibilang tunggu, ya tunggu."
Ahok Titip Doa untuk Jakarta
Melalui unggahannya di Instagram, Ahok menitipkan doa untuk Jakarta di tahun 2025. Dia mengingatkan bahwa Jakarta akan berusia lima abad dan berharap agar kota ini terus maju di bawah kepemimpinan gubernur baru.
"Saya berharap para pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta bisa bekerja untuk memenuhi tuntutan keadilan sosial warganya, serta menjadi kota berstandar dunia," tulis Ahok.
Ahok juga mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada warga Jakarta dan semua. Dia juga menyisipkan tulisan tangan yang menegaskan harapannya agar Jakarta menjadi kota megapolitan kelas dunia.
Ahok Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih DPRD
Di sisi lain, Ahok menyatakan penolakannya terhadap wacana Gubernur Jakarta kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok.
Menurut Ahok, sistem seperti itu akan membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru, di mana rakyat tidak memiliki hak suara. Dia menilai pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa sistem tersebut merugikan masyarakat luas.
Jika sistem ini diterapkan, rakyat tak bisa lagi memilih gubernur secara langsung. Pemilihan akan diserahkan kepada anggota DPRD, sehingga kepala daerah dipilih berdasarkan kesepakatan partai politik, bukan dari pilihan rakyat.
"Kalau gubernur dipilih DPRD, rakyat hanya jadi penonton. Kepala daerah dipilih berdasarkan kesepakatan partai politik, bahkan melibatkan uang," katanya.
Ahok menekankan pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka secara luas tanpa campur tangan kepentingan politik tertentu.
"Kita sudah pernah merasakan zaman Orde Baru. Jangan sampai kita kembali ke sana," ujarnya.
