OCCRP Jelaskan Alasan Jokowi Masuk Finalis Tokoh Terkorup, Soroti KPK dan Gibran
Membuat ringkasan dengan AI
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengklarifikasi masuknya nama Presiden ke-7 Joko Widodo dalam nominasi daftar tokoh terkorup 2024.
OCCRP mengakui tak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial selama menjabat. Namun, kelompok masyarakat sipil dan ahli mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, OCCRP menjelaskan bahwa Jokowi dikritik karena dinilai merusak proses pemilihan umum untuk menguntungkan putranya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto.
"Ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi. Seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat mengawasi. Kami juga akan terus mengawasi," kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).
OCCRP juga menyatakan tak memiliki kendali atas siapa saja yang masuk nominasi, termasuk Jokowi. Mereka hanya memasukkan nama finalis dari dukungan terbanyak secara daring.
Pemenang "penghargaan" tokoh terkorup pada 2024 adalah mantan pemimpin Suriah Bashar Al Assad. Alasannya, peran Assad dalam mengacaukan Suriah, pelanggaran hak sasasi manusia termasuk pembunuhan massal, hingga korupsi.
Penghargaan ini diputuskan juri yang berasal dari masyarakat sipil, jurnalis, hingga akademisi. OCCRP juga menerima lebih dari 55 ribu kandidat, termasuk tokoh politik terkenal hingga individu yang tak dikenal.
Proses seleksi akhir OCCRP berdasarkan penelitian investigatif serta keahlian kolektif jaringan organisasi tersebut. Mereka mengatakan pemberian gelar ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi serta kejahatan terorganisasi.
OCCRP juga mengatakan, gelar ini kadang disalahgunakan sejumlah pihak yang ingin memajukan agenda politik mereka. Meski demikian, lembaga tersebut mengatakan, pemberian gelar diberikan untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi.
Ke depannya, OCCRP akan menyempurnakan proses nominasi dan seleksi serta memastikan transparansi. Pelaporan ini akan tetap fokus pada dampak korupsi serta peran mereka yang dianggap merusak demokrasi.
Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan dasar dari tuduhan dan meminta agar pihak yang membuat klaim tersebut dapat membuktikan tuduhannya. Jokowi menilai bahwa saat ini banyak fitnah, framing jahat, dan tuduhan tanpa bukti yang diarahkan kepadanya.
"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?," katanya dikutip dari Antara, Rabu (1/1).
