Syarat dan Cara Guru Honorer Dapat Bantuan Rp 300 Ribu per Bulan, Cair Juli

Pemerintah akan menyalurkan bantuan dana bagi guru honorer Rp 300 ribu per bulan. Program ini dijadwalkan berjalan mulai Juli dan menargetkan sekitar 310 ribu guru.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen belum memerinci syarat maupun cara agar guru honorer mendapatkan bantuan Rp 300 ribu tersebut. Akan tetapi , dalam acara Forum Wartawan Pendidikan atau Fortadikbud pada medio April, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bantuan untuk guru honorer itu akan disalurkan dengan metode transfer langsung.

Kategori guru honorer yang akan mendapatkan bantuan, yakni:

• Belum tersertifikasi
• Pendapatan masuk desil 1 sampai desil 10
• Tidak menerima tunjangan sosial apapun dari Kementerian Sosial alias Kemensos
• Berada di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur atau Disdik Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan dirinya masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme penyaluran bantuan untuk guru honorer. Ia memperkirakan bantuan diberikan langsung melalui transfer ke rekening masing-masing guru.

“Teknisnya belum rinci, tetapi jika mengacu pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan akan disalurkan langsung ke rekening guru. Pemprov Jatim pun selama ini sudah menggunakan pola serupa,” kata dia di Surabaya, dikutip dari Antara, Sabtu (3/5).

Prabowo Resmikan 4 Program Bantuan Pendidikan

Bantuan untuk guru honorer merupakan bagian dari program strategis pendidikan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dalam momen perayaan Hari Pendidikan Nasional 2025 l (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5 Bogor, Jawa Barat pada Jumat (2/5).

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) itu mencakup empat hal, di antaranya:

1. Revitalisasi Sekolah

Kemendikdasmen telah menyiapkan anggaran Rp 16,9 triliun untuk revitalisasi 11.400 unit satuan pendidikan di seluruh Tanah Air. Prabowo mengatakan banyak sekolah di Indonesia yang beroperasi dalam kondisi rusak dan tak layak.

Ia bahkan menyoroti adanya sekolah yang hanya memiliki fasilitas toilet satu unit. "Dana hampir Rp 17 triliun cukup mungkin hanya 11 ribu sekolah kira-kira. Ini tidak cukup, sekolah seluruh Indonesia adalah 330 ribu sekolah," kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

2. Digitalisasi Pendidikan

Pemerintah menganggarkan Rp 2 triliun untuk pengadaan smart board atau papan tulis pintar di 15 ribu sejumlah sekolah atau satuan pendidikan lainnya yang utamanya berada di kawasan terpencil, tertinggal dan terluar.

Selain itu, papan tulis interaktif itu akan disalurkan kepada sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang mengalami kendala bahan ajar dan tidak mendapatkan tenaga guru dalam bidang atau pelajaran tertentu.

"Saya berharap dalam dua bulan sudah mulai, sekolah-sekolah pertama bisa menerima layar televisi tersebut," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ia berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat menerima smart board paling lambat pada pertengahan 2026.

Prabowo menjelaskan konsep digitalisasi pendidikan dimulai dengan mengumpulkan ratusan guru terbaik dari seluruh Indonesia dan menempatkan mereka di studio pusat. Dari studio ini, para guru akan mengajar secara online dan materinya disiarkan ke seluruh sekolah di Indonesia dalam bentuk dokumen media. "Ini membantu sekolah dan guru," kata Prabowo. 

3. Bantuan Tunai Guru Honorer:  Rp300 ribu per bulan untuk sekitar 310 ribu guru

4. Bantuan Dana Pendidikan Guru: bantuan pendidikan guru untuk menempuh studi diploma 4 (D4) dan strata 1 (S1) untuk 12 ribu guru senilai Rp 3 juta per semester.

Ada tiga kriteria guru yang menjadi sasaran penerima dana pendidikan ini, di antaranya:

• Sudah menempuh D2 dan D3. Mereka akan mendapatkan dana pendidikan melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL.
• Sudah menyelesaikan studi D4 maupun S1 namun belum terdaftar secara administratif. Hal ini dapat terjadi, karena mereka kuliah tanpa izin resmi dari atasan dari kepala sekolah atau dinas. Akibatnya, ijazah mereka dianggap tidak linier atau tidak sah dalam sistem kepegawaian.

Guru tidak bisa naik pangkat atau mendapatkan hak-hak sesuai kualifikasi S1/D4 meskipun mereka punya kemampuan dan gelar tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar para guru-guru ini bisa diakui secara administratif dan profesional.

• Guru yang belum pernah menjalani studi kuliah. Mereka akan melaksanakan kuliah mulai semester pertama melalui sistem kuliah daring maupun konvensional.

Prabowo mengatakan peluncuran PHTC bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, menjadi negara maju, kalau pendidikan kita tidak baik, dan berhasil," kata Prabowo.