Mensos Andalkan Data Tunggal agar Anggaran Perlinsos 2026 Tepat Sasaran

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjanjikan pemberian perlindungan sosial atau perlinsos pada tahun depan akan semakin tepat sasaran. Hal ini karena penyalurannya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. 

Saifullah menilai anggaran perlindungan kantornya akan lebih efisien pada tahun depan lantaran telah berbasis data. Menurutnya, anggaran perlindungan sosial yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan Jumat (15/8) adalah gabungan anggaran sosial semua kementerian dan lembaga.

"Anggaran perlindungan sosial yang melalui Kemensos pada 2026 sama dengan tahun ini. Sebab, data penerima manfaat pada tahun depan akan sama seperti tahun ini," kata Saifullah di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8).

Dari penjelasan, Kementerian Keuangan anggaran perlindungan sosial pada tahun depan naik 8,6% secara tahunan menjadi Rp 508,2 triliun. Mayoritas atau 62% anggaran tersebut akan digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp 315,5 triliun.

Bendahara Negara menunjukkan anggaran terbesar dalam kelompok kebutuhan dasar adalah subsidi energi senilai Rp 210,1 triliun. Dana negara tersebut akan mensubsidi kebutuhan energi masyarakat seperti bahan bakar minyak (bbm), listrik, dan LPG 3 kilogram.

Saifullah mengatakan rencana anggaran perlindungan sosial tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai data. Anggaran tersebut hanya akan dinikmati 40% masyarakat dengan penghasilan terendah.

"Dalam rangka penyaluran subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran, maka kata kunci pertama adalah data. Pemerintah di berbagai tingkat selama ini memiliki data sendiri-sendiri. Penggunaan DTSEN akan menjadi fokus pemerintah pada masa yang akan datang," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah  berencana meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial melalui pemanfaatan DTSEN. Hal tersebut penting lantaran pemerintah mengalokasikan RP 28,7 triliun dalam Program Keluarga Harapan dan Rp 43,8 triliun dalam program Kartu Sembako.

Kelompok anggaran bantuan sosial lain yang memiliki nilai besar adalah subsidi BPJS Kesehatan senilai Rp 69 triliun. Subsidi tersebut akan dibagikan pada 96,8 juta masyarakat yang belum dapat membayar iuran dan 49,6 juta yang membutuhkan bantuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Subsidi energi tahun depan adalah Rp 210,1 triliun, sementara subsidi non energi seperti subsidi transportasi dan subsidi air senilai Rp 17,4 triliun. Adapun bantuan langsung tunai tahun depan akan diberikan senilai RP 6,5 triliun bagi 1,8 juta keluarga penerima manfaat," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (15/8).