Aliansi Perempuan Gelar Aksi 6 Tuntutan di Depan DPR, Desak Kapolri Mundur

Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Rabu (3/9). Dalam aksi hari ini, API menyoroti sejumlah isu, termasuk respons pemerintah berkaitan dengan gelombang aksi demonstrasi besar di sejumlah daerah sejak 25 Agustus 2025 lalu. 

API menyayangkan respons Presiden Prabowo Subianto terhadap gelombang aksi yang malah memecah aspirasi rakyat dengan kategorisasi murni dan tidak murni.  Koordinator Dewan Buruh Nasional Buruh KASBI Nining Elitos yang ikut berorasi meminta pemerintah mengeluarkan respons lebih nyata ketimbang mengkritik massa aksi. 

“Kalau rakyat turun ke jalan, jangan dikatakan makar, jangan dikatakan teroris. Ini bukan makar. Ini adalah hak,” kata Nining dalam orasinya. 

 Adapun, Aliansi Perempuan Indonesia membawa enam poin tuntutan, sebagai berikut: 

 1. Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri

 2. Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto untuk segera menarik tentara yang dilibatkan bersama kepolisian dalam penanganan keamanan ketertiban masyarakat

 3. Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera mundur dari jabatannya, serta menuntut kepolisian untuk membebaskan seluruh masyarakat yang ditangkap tanpa syarat.

 4. Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, dan pendamping hukum, serta membebaskan seluruh tahanan tanpa syarat.

 5. Presiden Prabowo untuk mengembalikan militer ke barak dan menghentikan segala bentuk keterlibatan TNI dalam urusan sipil.

 6. Menjamin sepenuhnya hak konstitusional warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan protes di muka umum tanpa intimidasi maupun kekerasan