Menteri Didesak Turun Langsung Atasi Konflik Agraria, Jangan Libatkan Aparat

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta menteri turun langsung mengatasi konflik agraria. Ia pun mendesak agar aparat TNI-Polri tak dilibatkan dalam penanganan konflik agraria. 

Dewi menyampaikan hal itu dalam audiensi dengan pimpinan DPR beserta lima menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9). 

“Bapak Pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat yang mempertahankan tanahnya, yang diturunkan jangan polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga," kata Dewi saat audiensi. 

Dewi mengatakan, hal itu diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan gesekan yang terjadi antara aparat dan petani. “Pendekatannya jangan legalistik,” kata Dewi.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah organisasi petani menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta lima menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/9). Pertemuan ini digelar tepat pada peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh hari ini. 

Sejumlah perwakilan organisasi yang menemui pimpinan DPR beserta lima menteri adalah Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Pekerja Tani Karawang (Sepetak), Pergerakan Petani Banten (P2B), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Pimpinan DPR yang menerima perwakilan organisasi petani itu antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurrijal, dan Saan Mustopa. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. 

Adapun lima menteri Kabinet Merah Putih yang hadir adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto, serta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.