Pemerintah Kaji Opsi Pembangunan Pesantren dari APBN Usai Ambruknya Al Khoziny

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka opsi pendanaan pembangunan pondok pesantren (ponpes) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini merupakan langkah menyusul peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan langkah ini masih berupa kajian tahap awal untuk memastikan penyaluran APBN tepat sasaran nantinya.

Saat ini, pemerintah masih mendata jumlah ponpes dan penentuan prioritas antara revitalisasi ponpes yang sudah ada atau skema pembangunan untuk ponpes baru.

“Pasca kejadian kemarin muncul beberapa pemikiran. Salah satunya mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan APBN. Tapi memang semua sedang kami pelajari,” kata Prasetyo kepada wartawan di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Prasetyo mengatakan bawah Presiden Prabowo Subianto telah meminta lembaga terkait untuk melakukan pendataan dan inventarisasi ulang kondisi fisik pondok pesantren.

Presiden juga sudah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemeriksaan di lapangan guna menilai kondisi struktur bangunan ponpes yang sudah ada. “Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan,” ujar Prasetyo.

Pemerintah juga berencana meninjau sekitar 40 ribu bangunan pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September lalu.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan pengecekan tersebut akan dilakukan bersama dengan Kementerian Agama. Menurut Dody, peninjauan tersebut bakal lebih banyak menyasar ke pesantren yang berada di sejumlah kawasan di Sumatra dan Jawa.

“Sudah mulai menyisir. Sudah mulai bergerak sejak hari Senin ini,” kata Dody di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/10).

Prioritas pemeriksaan Ponpes akan difokuskan pada bangunan bertingkat, terutama yang memiliki dua lantai atau lebih. “Tentunya bangunan-bangunan yang berlantai dua ke atas. tiga, empat, lima lantai,” ujarnya.