Puan Soal Wacana Beri Soeharto Gelar Pahlawan: Harus Dicermati Rekam Jejaknya

Ade Rosman
5 November 2025, 10:42
soeharto, puan maharani, pahlawan
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto. Menurutnya, perlu dilihat rekam jejaknya hingga saat ini sebelum menyematkan gelar pahlawan nasional pada Soeharto. 

“Harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pemberian gelar pahlawan merupakan hal yang penting, sehingga perlu mencermati berbagai aspek, termasuk rekam jejaknya. 

“Apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Namun,  tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata dia.  Kendati demikian, Puan menghormati bergulirnya proses dari usulan tersebut. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11). 

Bahlil beralasan Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, antara lain dalam membangun kedaulatan pangan dan energi hingga membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masanya. Menurutnya, Soeharto telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan nasional.

“Saya pikir sudah sangat layak, pantas, dan sudah saatnya untuk kemudian pemerintah bisa memberikan sebagai gelar Pahlawan Nasional. Itu yang tadi keputusan daripada DPP Partai Golkar,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, Prabowo dalam pertemuan itu menyatakan mempertimbangkan usulan tersebut. Selain pada Presiden, Partai Golkar juga menyampaikan usulan itu kepada Kementerian Sosial. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...