Komunitas Internasional Dukung Ambisi Indonesia Promosikan Karbon Berintegritas

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan pemerintah Indonesia telah menekan kerja sama dengan Pemerintah Norwegia untuk menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO2 ekuivalen dari proyek energi terbarukan. Kolaborasi ini diturunkan lewat framework agreement antara PT Perusahaan Listrik Negara dan Global Green Growth Institute. 

Penandatanganan dokumen tersebut menjadi instrumen penting menyambut kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan diteken akhir Desember 2025. Hanif mengatakan ini menjadi sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia untuk menjalin kemitraan. Tak hanya datang dari Norwegia, Hanif berkata sudah banyak tawaran kolaborasi yang masuk ke Indonesia. 

Hanif mengatakan Indonesia saat ini terus berjuang untuk mempromosikan karbon berintegritas tinggi ke dunia internasional. Ia menilai kemitraan jadi unsur penting untuk melancarkan agenda yang dipercaya bisa menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan penanganan perubahan iklim ini

“Untuk membangun kredibilitas karbon ini butuh waktu yang panjang, dibangun dengan kepercayaan,” kata Hanif kepada Katadata, saat ditemui di sela-sela COP30 di Brasil. 

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyampaikan keyakinannya atas kesiapan Indonesia untuk memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi,” kata Eriksen. 

Potensi Besar

UN Climate Change Executive Secretary, Simon Stiell, melihat potensi Indonesia untuk memimpin masa depan energi bersih dunia dengan sumber daya dan momentum yang dimiliki. 

“Sejak meluncurkan sistem perdagangan emisi nasional tahun lalu, Indonesia sekali lagi menunjukkan komitmen untuk mendorong perubahan nyata,” tuturnya

Stiell menambahkan, mulai beroperasinya mekanisme kredit Perjanjian Paris akan mendorong Indonesia dalam meningkatkan ambisi terkait rencana iklim. Stiell berkata, pihaknya siap mendukung Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada. Stiell juga sempat menyatakan dukungannya kepada Indonesia untuk menyeimbangkan manfaat finansial dengan integritas lingkungan.

“Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan alam tinggi layak mendapat dukungan dalam membangun sistem pasar karbon yang kredibel dan transparan,” jelasnya, dikutip dari laman KLH/BPLH.

Bentuk perdagangan luar negeri antara pemerintah Indonesia dan Norwegia ini merupakan jenis perdagangan luar negeri dalam rangka kepatuhan internasional yang membutuhkan corresponding adjustment atau koreksi penyeimbangan antara NDC penjual dan pembeli sesudah perdagangan. 

Dalam memastikan kredibilitas dan integritas perdagangan karbon luar negeri jenis ini, KLH bertugas untuk mengembangkan tata kelola dan prosedur implementasi dalam kerangka Artikel 6 Persetujuan Paris. Sesuai dengan instruksi Perpres baru (110/2025), Indonesia saat ini juga memiliki Komite Pengarah yang memperkuat kerangka pengawasan penyelenggaraan pasar karbon.