Luhut Janji Data Penerima Perlinsos Digital Aman, BSSN akan Dilibatkan
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah berencana menyalurkan semua jenis bantuan kepada masyarakat melalui satu sistem perlindungan sosial digital. Sistem tersebut dijadwalkan terbit pada bulan depan untuk menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk tunai melalui transfer bank.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan mengamankan data penerima perlinsos digital agar aman dan tak ada penyaalahgunaan.
"Badan Siber dan Sandi Negara saya kira memainkan peran penting, karena sistem ini akan menjadi center of gravity bangsa ini. Jadi, kita harus mengamankan sistem ini ramai-ramai," kata Luhut di kantornya, Kamis (10/9).
Luhut mengatakan, penggunaan sistem tersebut dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 1.200 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraannya pada Juli 2026, yakni setidaknya Rp 1.500 triliun hingga Rp 2.000 triliun.
Untuk penggunaan awal, Luhut menargetkan sistem tersebut dapat menyalurkan perlinsos sosial ke 50 juta penerima manfaat. Seluruh orang yang menjadi sasaran bansos tersebut masuk dalam desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Luhut mengatakan, penggunaan sistem tersebut akan mengubah seluruh bentuk bansos menjadi uang tunai. Adapun bansos tersebut akan dikirimkan melalui rekening bank yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut proses pemilikan rekening bagi penerima manfaat yang belum memiliki akun bank. Namun Luhut mengatakan pemberian bansos dalam bentuk uang tunai akan memberikan keadilan bagi masyarakat termiskin.
Sebab, penggunaan uang tunai akan membuat penerima manfaat membeli kebutuhannya masing-masing sesuai dengan mekanisme pasar. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat menekan potensi korupsi karena minimnya pertemuan manusia setelah menggunakan sistem tersebut.
Pemerintah berencana menyalurkan bansos kepada 50 juta penerima manfaat melalui rekening bank pada kuartal pertama tahun depan. Namun Luhut mengatakan angka penerima manfaat kemungkinan dapat bertambah.
Luhut memproyeksikan penggunaan sistem digital dalam distribusi bansos dapat menekan tingkat salah sasaran di bawah 10%. Menurutnya, berdasarkan uji coba sistem digital di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ada 77,6% penyaluran bansos salah sasaran.
Luhut mengatakan tingkat salah sasaran bansos secara umum mencapai 50%. "Kami berharap nanti tingkat salah sasaran kurang dari 10%. Penyaluran bansos tepat sasaran 100% tidak mungkin karena angka penerima manfaat dinamis sekali," katanya.
Setelah penyaluran bansos, Luhut mengatakan sistem tersebut akan digunakan untuk menyalurkan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun Luhut belum mengungkapkan insentif mana yang akan disalurkan melalui sistem tersebut.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
