Berkaca Kasus Ijazah Gibran, DPR Dorong Aturan Penyetaraan Masuk UU Sisdiknas
Membuat ringkasan dengan AI Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mencabut surat penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka menjadi pukulan telak bagi tata kelola pendidikan nasional.
Sebagai evaluasi, DPR berencana memasukkan aturan baku mengenai penyetaraan ijazah luar negeri ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfan, mengatakan polemik penyetaraan pendidikan Gibran terjadi karena selama ini regulasi yang ada memicu multitafsir, terutama terkait perbedaan status antara surat keterangan dan surat keputusan (SK) penyetaraan.
"Ini menjadi warning bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal ijazah," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Lalu menjelaskan, ketidakjelasan aturan mengenai penyetaraan ijazah tidak hanya berdampak pada kasus politis, tetapi juga kerap menyulitkan para pelajar Indonesia dan santri yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Oleh karena itu, Komisi X mendorong Kemendikdasmen untuk menyusun regulasi yang mengikat dan bebas dari penafsiran ganda melalui payung hukum revisi UU Sisdiknas.
"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu.
Terkait apakah revisi UU Sisdiknas nantinya akan mengakomodasi bukti kehadiran sebagai dasar penyetaraan pendidikan luar negeri, Lalu menyebut hal tersebut akan dibahas secara mendalam bersama para pakar dan praktisi pendidikan.
Ia mengatakan, bahwa syarat administratif penerbitan surat keterangan maupun SK penyetaraan harus dipisahkan dan diperjelas secara tegas di tingkat undang-undang sebelum diturunkan ke peraturan pemerintah dan peraturan menteri.
"Apa yang menjadi persyaratan dikeluarkannya surat keterangan, apa yang menjadi persyaratan dikeluarkannya SK, itu yang masih penafsirannya berbeda-beda. Nanti di revisi Undang-Undang Sisdiknas tentu akan diatur dengan tegas sebagai payung hukumnya," tutup Lalu.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
