Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma Bagikan Bansos

Pihak Istana Kepresidenan menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo tak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bantuan sosial. Kepala Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Risma tak terlibat karena pembagian bansos terkait cadangan pangan.

Ia menjelaskan, saat ini pembagian bansos pangan melibatkan Perum Bulog serta Badan Pangan Nasional. Adapun, bantuan yang diberikan adalah beras dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/1).

Ari menambahkan, Jokowi beberapa kali mengikutsertakan pejabat teras Bulog dan Bapanas ke agende penyaluran bansos di daerah. Kehadiran pejabat Bulog dan Bapanas pada kunjungan kerja presiden di daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan stabilisasi dan harga pangan.

“Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah,” ujarnya.

Ari menegaskan ketidakhadiran Risma saat momen penyaluran bansos bukan berangkat dari sentimen politik saat ini. Tri Rismaharini merupakan salah satu anggota menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDIP.

 “Tidak ada hubungannya dengan status kepartaian,” kata Ari.

Menjelang pencoblosan Pemilu 2024, pemerintah gencar menyalurkan bansos. Bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 200 ribu per bulan hingga Juni 2024.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan tunai senilai Rp 200.000 per orang hingga Juni 2024. Namun jumlah penerima bantuan tersebut berbeda dengan bantuan pangan.

"Ini akan dievaluasi tiga bulan lagi. Tiga bulan pertama nanti diberikan sekitar Februari Rp 200 ribu per bulan untuk menggantikan program BLT El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun Rp 200 ribu per bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (29/1).