Estimasi Kementan Dinilai Berlebihan, BPS Cek Ulang Produksi Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan data produksi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian memiliki angka perkiraan yang cenderung berlebihan. Alasannya, data produksi yang disandingkan dengan harga beras menjadi tidak selaras. Alhasil, kebijakan impor beras dinilainya jadi dilakukan di waktu yang tidak tepat.
Sebelumnya, berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan antara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) memutuskan memberi penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Upaya itu dilakukan untuk meredam gejolak harga beras di tingkat konsumen.
Meski demikian, Kepala BPS Suhariyanto pada kesempatan lain justru mengungkapkan bahwa data harga yang menjadi dasar acuan impor, berlawanan dengan angka produksi.
“Kalau harganya naik pasti pasokannya kurang, saya tidak tahu karena tidak ada pasokan atau memang disembunyikan,” ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (5/2). Menurut catatan Kementerian Perdagangan, harga beras terus melonjak sejak November 2017 hingga Januari 2018.
Sedangkan data BPS juga mencatat harga beras dan gabah di tingkat petani dan penggilingan terus mengalami kenaikan. Sehingga, BPS akan melakukan perbaikan data beras lewat sistem survei Kerangka Sampel Area.
Dengan skema tersebut, petugas BPS akan melakukan pengamatan lahan padi lewat satelit dan survei langsung ke sampel yang dibagi di tiap hektare. “Seluruh Indonesia pakai peta kita ambil sampelnya, tujuannya untuk mengestimasi,” jelasnya.
Kerangka Sampel Area akan menghitung produksi gabah nasional serta penyusutannya dalam perjalanan produksi. Nantinya, gabah kering panen petani bakal ditelusuri ke gabah kering giling di penggilingan hingga diproses menjadi beras. Hasil akhir BPS akan menjadi neraca beras.
Suhariyanto menambahkan, sistem uji coba Kerangka Sampel Area telah diuji coba pada Mei - Agustus 2017, di seluruh provinsi Jawa, kecuali DKI Jakarta. Dengan skema tersebut kemudian ditemukan bahwa data produksi yang dimiliki Kementerian Pertanian memiliki angka estimasi yang berlebihan.
“Memang ada over estimated, yang rendah di bulan tertentu dan ada juga bulan yang agak tinggi, kami perlu telusuri antara waktu dan antara daerah,” ujar Suhariyanto.
Berbekal data tersebut, pihak pemerintah pun menugaskan BPS segera merilis data temuannya pada Agustus nanti. Diaberharap agar data produksi yang dicatat BPS nantinya bisa tepat sasaran sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat.
Di lain pihak, Kementerian Pertanian justru kembali mempertanyakan data harga yang dianggap terus melonjak. Pasalnya, data di Pusat Informasi Harga Pangan sejak akhir Januari sampai Februari mengalami penurunan, meski angkanya tidak sampai 5%.
“Impor belum masuk, harga sudah turun,” jelas Direktur Jenderal Tanaman Pangan Gatot Irianto kepada Katadata, Senin (5/2). Dia menyatakan bahwa penurunan harga gabah juga sempat terjadi, bahkan hampir mendekati Rp 3 ribu per kilo gram (kg). Padahal, harga gabah sempat mencapai Rp 5.500 per kg pada akhir tahun lalu.
Menurut Gatot, berkurangnya harga disebabkan oleh panen di beberapa daerah. Meski belum memasuki musim panen raya, Kementerian Pertanian memproyeksi ketersediaan beras nasional selama Januari-Maret 2018 secara berturut bisa mencapai 2,8 juta ton, 5,4 juta ton, dan 7,4 juta ton.
Optimisme Kementerian Pertanian diperoleh berdasarkan proyeksi luas panen selama Januari - Maret 2018, dimana per Januari luas panen mencapai 854 ribu hektare, Februari 1,6 juta hektare, dan Maret 2,25 juta hektare. “Saya tidak tahu apakah ada permainan harga atau tidak, beberapa pihak bilang produksinya kurang tapi nyatanya ada panen,” tegasnya.
