Operator Bus Terpukul Dampak Corona, Okupansi Penumpang Hanya 20%
Pandemi corona yang tak juga mereda memukul kinerja perusahaan transportasi darat, salah satunya bus. Perusahaan operator bus, kini hanya mampu mendapatkan pesanan perjalanan atau okupansi hanya 20%.
Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera Kurnia Lesani Adnan menjelaskan, saat pertama kali status kondisi luar biasa ditetapkan di beberapa daerah memang terjadi kenaikan okupansi. Namun, hal itu hanya berlangsung beberapa hari, setelah itu hingga sekarang tingkat okupansi terus menurun.
"Rata-rata okupansi itu 20% dan bus yang beroperasi itu tinggal 30% dari kapasitas semula, jadi penumpang memang semakin habis," kata Kurnia kepada Katadata.co.id, Selasa (31/3).
Menurut Kurnia, saat ini perusahaan hanya mendapatkan permintaan untuk melayani rute DKI Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara, rute menuju Sumatera dan beberapa pulau lainnya sudah tidak ada permintaan.
Selain itu, biasanya dalam sehari perusahaannya mampu memberangkatkan sebanyak 20-25 unit bus. Namun, saat ini hanya mampu mengoperasikan maksimal tujuh unit. Kendati demikian, minimnya pendapatan hingga saat ini belum menyebabkan adanya pemutusan hak kerja (PHK) karyawan.
(Baca: Omzet Perusahaan Angkutan Darat Turun Hingga 85% Imbas Corona)
"Kami berusaha untuk tidak ada pengurangan karyawan. Maka itu, kami selaku operator melalui DPP Organda meminta stimulus dan relaksasi dari pihak pembiayaan kendaraan," kata dia.
Kurnia mendesak pemerintah untuk segera memberikan insentif-insentif tersebut. Pasalnya, jika kebijakan tersebut terlambat diberika maka bukan mustahil pada akhirnya nanti perusahaan terpaksa mengurangi karyawan. Padahal, pemerintah meminta perusahaan untuk tidak melakukan PHK akibat pandemi corona.
"Kalau pemerintah tetap tidak mempedulikan itu dan tidak mau melakukan (insentif), ya kami tidak punya pilihan lain, pasti karyawan akan dikorbankan, itu pasti terjadi," kata Kurnia.
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Ateng Aryono mengatakan, secara total omzet perusahaan transportasi turun menurun 75%, untuk moda transportasi antar kota maupun antar provinsi. Sedangkan, untuk perusahaan transportasi pariwisata omzet anjlok 85%.
Ateng mengatakan, meskipun terjadi penurunan omzet, hingga sekarang belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan perusahaan transportasi. Meski demikian, ia mendesak pemerintah agar peduli terhadap industri angkutan darat.
(Baca: Pemda Jakarta akan Setop Operasional Bus AKAP Cegah Penyebaran Corona)
