Kemenhub Pastikan Tak Ikut Perundingan Tarif Ojek Online
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis online menggelar pertemuan dengan mitra pengemudinya hari ini. Salah satunya merundingkan tarif ojek online. Meski begitu, Budi memastikan pemerintah tidak akan ikut dalam perundingan tersebut.
Dia mengatakan alasannya tidak ikut dalam perundingan karena pemerintah mengutamakan agar pengemudi mendapatkan perlindungan tarif. Makanya Kementerian Perhubungan hanya akan mengatur soal penggunaan alat keselamatan seperti helm.
"Pemerintah tidak masuk dalam perundingan," kata Budi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/4). (Baca juga: Pemerintah Siap Intervensi Tarif Ojek Online)
Pekan lalu Budi sempat menyatakan bahwa pemerintah akan memediasi perundingan antara pengemudi dan aplikator. Namun, saat ini dia mengatakan bahwa dirinya serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara hanya mendorong pengemudi ojek online dan aplikator menggelar diskusi. Sementara pemangku kebijakan lainnya hanya akan memberikan masukan tanpa mengintervensi perundingannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi mengaku pihaknya hanya fasilitator penghubung dua pihak saja dalam hal ini. Mengenai besaran tarif, akan ditentukan sendiri oleh pengemudi dan aplikator. "Kami penghubung saja, yang berembuk mereka," kata dia.
(Baca juga: Grab dan Go-Jek Sepakat Naikkan Tarif Ojek Online)
Sekitar 7.000 pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di Istana, pekan lalu. Mereka mengeluhkan tarif per kilometer yang diterapkan perusahaan terlalu rendah, yaitu hanya Rp 1.600 per kilometer. Para pengemudi mengusulkan tarifnya dinaikkan menjadi Rp 2.500 per kilometer.
Saat aksi unjuk rasa ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online. Setelah menerima aspirasi itu, Jokowi akan membicarakannya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta para penyedia aplikasi.
"Menurut saya, harus ada patokan harga atas dan bawah, tapi belum (diputuskan)," kata Jokowi.
