CFD Ramai, Menko PMK Minta Pelonggaran PSBB di Jakarta Dievaluasi

CFD di Jakarta kemarin dipadati warga. Menko PMK minta agar pelonggaran PSBB di sejumlah daerah dievaluasi lagi.
Dimas Jarot Bayu
22 Juni 2020, 14:50
CFD Ramai, Menko PMK Minta Pelonggaran PSBB di Jakarta Dievaluasi
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Ilustrasi, warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) yang kembali digelar di DKI Jakarta kemarin (21/6) dipadati warga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di ibu kota dievaluasi lagi.

Sebab, banyak warga Jakarta yang belum mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti CFD. "Saya mengimbau pada semua yang telah menyetujui pembukaan untuk sektor kegiatan tertentu, kalau ada yang kurang beres, segera dievaluasi," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

Muhadjir mengatakan, pelonggaran PSBB di sejumlah sektor harus diiringi dengan simulasi. Hal itu untuk memastikan masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan baik.

(Baca: Pemerintah Melihat Warga Kurang Disiplin untuk Jaga Jarak saat CFD)

Advertisement

Jika simulasi sudah berjalan, baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melonggarkan PSBB. "Untuk tahapan berikutnya, supaya dilaksanakan sesuai protokol yang sudah ada," kata dia.

Kendati begitu, ia menilai bahwa adanya kerumunan saat CFD Jakarta merupakan hal yang wajar. Sebab, ini merupakan kali pertama CFD kembali digelar setelah lama ditutup akibat pandemi corona.

Hal serupa juga sempat terjadi, ketika pemerintah membuka bandara untuk pertama kalinya di tengah pandemi virus corona. "Satu hari terjadi anomali, tapi setelah itu bisa kami evaluasi," kata dia.

(Baca: Mendagri Jelaskan Alasan Jakarta Tak Menang Penghargaan Normal Baru)



Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pelonggaran PSBB di sejumlah daerah. Sebab, pelonggaran PSBB berpotensi untuk meningkatkan kasus corona di dalam negeri.

Di satu sisi, pemerintah juga harus memulihkan ekonomi Indonesia yang merosot akibat pandemi corona. "Ini kan memang tidak bisa dua-duanya. Di lapangan bisa saja dalam momen tertentu harus memilih salah satu. Kalau penilaian Gugus Tugas, kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan Covid-19," kata Muhadjir.

(Baca: Pemerintah Melihat Warga Kurang Disiplin untuk Jaga Jarak saat CFD)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait