Cina Persulit Startup Lokal dapat Dana Asing hingga IPO di Luar Negeri
Pemerintah Cina menyiapkan aturan yang akan membatasi secara ketat startup meraih pendanaan asing. Perusahaan rintisan juga bakal dipersulit mencatatkan penawaran saham perdana ke publik atau IPO di bursa luar negeri.
Perencanaan negara, Kementerian Perdagangan, regulator sekuritas dan Bank Sentral di Cina sedang merumuskan aturan daftar hitam tersebut. Namun, belum jelas seberapa luas jangkauan regulasi ini nantinya.
Financial Times melaporkan, sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan bahwa aturan tersebut akan menargetkan startup di sektor sensitif, seperti penggunaan data atau yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan nasional.
Dua sumber Financial Times yang dekat dengan regulator keuangan juga mengatakan, regulasi berisi daftar hitam itu bertujuan memastikan startup nasional tidak didominasi oleh pemegang saham asing.
"Ini karena pada masa depan, investor asing dikhawatirkan dapat memasukkan uang ke industri tradisional sebagai lawan teknologi,” kata sumber tersebut dikutip dari Financial Times, Rabu (8/12).
Tindakan pemerintah Tiongkok itu diduga merupakan tekanan lanjutan terhadap perusahaan teknologi seperti Alibaba dan Tencent. Beijing sudah menerbitkan setidaknya tujuh aturan dalam meningkatkan pengawasan terhadap raksasa teknologi, sebagai berikut:
- Aturan anti-monopoli yang baru
- Aturan terkait kredit mikro berbasis digital
- Membatasi anak bermain gim online
- Memperketat aturan konten di game online hingga video on-demad (VoD). Salah satunya melarang konten yang menampilkan pria bernampilan feminin
- Melarang fan ‘mengejar bintang’ secara tidak rasional di media sosial
- UU Keamanan data yang baru
- Redistribusi kekayaan
"Kami akan mengambil langkah-langkah yang ditargetkan untuk mendorong lingkungan pasar yang adil dan teratur," kata Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Xiao Yaqing dikutip dari South China Morning Post (SCMP), Minggu (16/10).
Xiao mengatakan, pemerintahan akan terus meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi, memperkuat pengawasan, dan bekerja dengan badan pemerintah lainnya untuk mengelola industri teknologi.
