Kominfo Siapkan SuperApp, Negara Diklaim Bisa Hemat Puluhan Triliun
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan aplikasi super (superapp). Platform ini akan menjadi layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data, bagian dari implementasi kebijakan berbasis data.
"Jika bicara pelayanan publik, maka harus disadari ada begitu banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan public services superapp, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi," kata Johnny dalam siaran pers, Senin (11/7).
Tiap lembaga pemerintahan saat ini menggunakan aplikasi masing-masing. Setidaknya ada 24.400 aplikasi yang digunakan oleh pemerintah.
Johnny menilai, hal itu tidak efisien. “Bahkan, di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai di setiap unit. Sangat tidak efisien," ujarnya.
Oleh karena itu, Kominfo berencana membuat aplikasi super. Tujuannya sebagai berikut:
- Memudahkan komunikasi lintas-instansi yang terintegrasi dalam satu sistem
- Mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian dan lembaga
"Kami perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kami siapkan dalam peta jalan Kominfo," kata Johnny.
Sedangkan puluhan ribu aplikasi yang sebelumnya digunakan bakal ditutup. Kemudian dipindahkan ke superapp secara bertahap.
Johnny optimistis aplikasi super itu akan jauh lebih efisien dari aspek intervensi fiskal. “Saya yakin, efisiensi ini akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," ujarnya.
Selain aplikasi super, pemerintah menyiapkan empat Pusat Data Nasional berbasis komputasi awan (cloud computing).
Saat ini pemerintah menggunakan 2.700 pusat data. Namun hanya 3% yang berbasis komputasi awan. Selebihnya tergolong ethernet atau bekerja masing-masing.
Pusat Data Nasional pertama akan dibangun di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Semoga bulan depan ground breaking, sehingga bisa langsung digunakan pada 2024 nanti atau saat selesai dibangun," kata Johnny.
Secara bersamaan, Kominfo menyiapkan Pusat Data Nasional kedua di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Kapasitasnya hampir sama dan bersifat redundant, sehingga penggunaannya berfungsi sebagai cadangan bagi satu sama lain.
Berdasarkan kebutuhan dan efisiensi operasi pusat data pemerintah, Johnny PDN menilai perlu dibangun di Indonesia Tengah dan Timur. Ibu Kota Negara baru yakni Kalimantan Timur dan Labuan Bajo dipilih sebagai lokasi pusat data ketiga dan keempat.
Wilayah Labuan Bajo dipilih karena jaringan serat optiknya tidak banyak terpengaruh aktivitas vulkanis bawah laut.
Sedangkan wilayah utara memiliki aktivitas vulkanik tinggi, sehingga beberapa kali kabel laut terputus karena gunung bawah laut meletus. Jaringan serat optik wilayah utara melintasi Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua.
