Marak Kebocoran Data di Indonesia, Ahli IT Akui BSSN Kekurangan Dana
Kebocoran data marak terjadi di Indonesia dalam tiga pekan terakhir. Namun, Peneliti Keamanan Siber Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai bahwa salah satu penyebabnya yakni Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) kekurangan dana.
BSSN hanya mendapatkan anggaran Rp 500 miliar. “Bisa untuk apa?” kata Pratama saat wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Jumat (9/9).
Oleh sebab itu, menurutnya kebocoran data yang marak di Indonesia disebabkan oleh ketidakberpihakan pemerintah dalam mengantisipasi serangan siber. Buktinya, dilihat dari kecilnya anggaran untuk BSSN.
“Ancaman yang terjadi saat ini sudah pasti siber, tidak mungkin perang nuklir bom,” kata Pratama. Namun menurutnya, pemerintah justru tidak maksimal menyediakan anggaran untuk mengantisipasi hacker.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Dave Laksono. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas dalam menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas serangan siber, namun dengan anggaran yang mencukupi.
“Dan juga ada tugas-tugas ke depannya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang melatih dan mendidik?” kata Dave. “Semua harus saling berkesinambungan”.
Sebelumnya, juru bicara BSSN Ariandi Putra pun mengatakan bahwa instansinya menghadapi keterbatasan anggaran. “Untuk tahun anggaran 2022, BSSN tidak ada alokasi anggaran penguatan infrastruktur keamanan siber, termasuk perluasan cakupan area monitoring,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (8/9).
Dengan keterbatasan anggaran, BSSN melakukan strategi peningkatan kapasitas entitas (stakeholder) dengan cara:
