Sri Mulyani: Penerbitan Green Bond Indonesia Belum Tepat Sasaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, minat investor internasional cukup tinggi terhadap obligasi berwawasan lingkungan (green bond) yang diterbitkan pemerintah. Namun penerbitan green bond sejak tahun lalu belum tepat sasaran.
Alasannya, hanya 29 % pembeli green bond yang tergolong green investor atau yang punya ketertarikan terhadap isu lingkungan dan obligasi. Mayoritas pembeli green bond Indonesia adalah investor reguler.
Berkaca dari hal tersebut, menurutnya, penerbitan green bond belum sesuai tujuan awal. “Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond,” kata Sri melalui akun Instagram-nya @smindrawati, kemarin (25/6).
Hal tersebut ia sampaikan ketika menjadi panelis dalam seminar bertajuk Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities. Seminar itu diselenggarakan oleh Bloomberg Emerging dan Frontier Forum 2019 di London, Inggris.
Green bond adalah efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (KUBL). Definisi itu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan.
(Baca: Pemerintah Dorong BUMN Terbitkan Green Bond dan Sekuritisasi Asing)
Pada kesempatan itu, Sri mengungkapkan strategi yang bisa ditempuh untuk menarik minat investor green bond. Salah satu caranya yakni menyederhanakan format kepatuhan (compliance) dan pelaporan terkait obligasi green bond. Selain itu, regulator perlu mengkaji regulasi green bond.
Kementeriannya pun mengajak swasta untuk mendorong pasar obligasi berwawasan lingkungan. Dengan begitu, penerbitan green bond diharapkan menjangkau lebih banyak green investor.
(Baca: SMI terbitkan Obligasi Hijau Pertama di Indonesia Rp 3 triliun)
Berdasarkan informasi yang ia terima, beberapa investor mendorong Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan green bond lagi. Namun dari beberapa pertemuan ada pertanyaan terkait profit atau bottom line dari keuangannya.
Selain itu, ada pertanyaan dari investor internasional terkait negara tujuan dan instrumen investasi yang perlu dipilih. Karena itu, Kemenkeu harus bisa meyakinkan manajer investasi internasional terkait pertanyaan tersebut. "Ini menjadi critical. Harga memegang peran penting, tetapi stabilitas negara tidak kalah penting dalam carbon market dan carbon price,” kata dia.
(Baca: SMI Jual Obligasi Hijau untuk Danai Infrastruktur Ramah Lingkungan)
Seminar ini di antaranya dihadiri oleh Perdana Menteri Georgia Mamuka Bakhtadze; Managing Director, Global Policy Initiatives, Institute of International Finance Sonja Gibbs; Vice President & Treasurer Bank Dunia Jingdong Hua, dan Vice Chair of Global Public Policy, Bloomberg Mary L. Schapiro. Selain itu, hadir juga mantan Menteri Keuangan Nigeria Zainab Shamsuna Ahmed dan Kepala Pasar Negara Berkembang Amundi Asset Management Yerlan Syzdykov.
